Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Penerbitan Delivery Order (D/O) | 1-2 hari kerja setelah bill of lading tiba. |
| Telex release | 1 hari kerja. |
| Biaya D/O | IDR 350.000-1.500.000 per shipment (berbeda tiap carrier; sesuai tarif berlaku). |
| Kepabeanan reguler Semarang (Tanjung Emas) | 2-4 hari kerja. |
| Kepabeanan reguler Surabaya (Tanjung Perak) | 2-4 hari kerja. |
| Pengajuan PIB hingga terbit SPPB | 1-3 hari kerja. |
| Tingkat pemeriksaan (kisaran praktik) | Jalur kuning sekitar 10-20%, jalur merah sekitar 3-5% (bukan statistik resmi; berfluktuasi menurut musim dan komoditas). |
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Pertanyaan utama halaman ini
Berapa lama penerbitan Delivery Order (D/O)?
1-2 hari kerja setelah bill of lading tiba.
Berapa hari proses telex release?
1 hari kerja.
Berapa tingkat pemeriksaan impor di Indonesia?
Jalur kuning sekitar 10-20%, jalur merah sekitar 3-5% (bukan statistik resmi; berfluktuasi menurut musim dan komoditas).
Berapa tarif PPN saat ini di Indonesia?
Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%).
Berapa PPh 22 bagi importir yang memiliki API?
2,5% dari nilai impor.
Berapa PPh 22 bagi importir tanpa API?
7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP).
Jawaban di atas adalah nilai referensi untuk kondisi normal; angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru (diperbarui 2026-09-27).
1. Prasyarat—tidak terpenuhi, D/O tidak diterbitkan
Yang paling ditakuti dalam pengurusan D/O bukanlah banyaknya dokumen, melainkan terhenti pada satu prasyarat—selama itu belum beres, menghubungi berulang kali pun tidak ada gunanya. Untuk pelayaran ini, beberapa hal berikut harus beres lebih dulu:
- Untuk OBL, bill of lading asli harus diserahkan lebih dulu—baru setelah itu permohonan rilis bisa diajukan.
- Perpanjangan rilis dikenakan tarif tetap per unit, dihitung per nomor bill of lading.
- Samakan lebih dulu data rekening dan patokan dokumen sebelum rilis; ada yang kurang, berkas akan bolak-balik dilengkapi.
2. Daftar dokumen yang diperlukan
| Dokumen / surat | Poin penting |
|---|---|
| Bill of lading asli + dokumen pendukung | Hanya untuk status OBL; harus diserahkan lebih dulu |
| Surat jaminan + surat kuasa + surat pengantar (tiga-in-satu) | Pelayaran menyediakan templat resminya |
| Fotokopi identitas direktur | KTP / SIM / paspor |
| NPWP perusahaan | — |
3. Waktu dan tenggat
| Titik waktu | Keterangan |
|---|---|
| Patokan resmi pelayaran | Pertanyaan biaya / alur rilis dan perpanjangan / dokumen yang diperlukan (mengacu pada pengumuman terbaru pelayaran) |
| Biaya perpanjangan rilis | Tarif tetap per nomor bill of lading |
4. Jebakan yang paling sering terjadi di pelayaran ini
- Untuk OBL urutannya tetap: serahkan dulu, baru ajukan—dibalik, permohonannya tidak akan diproses.
- Pakai templat resmi pelayaran untuk surat tiga-in-satu, jangan merangkai format sendiri.
- Baca dulu panduan resmi pelayaran sebelum mulai; ini bisa menghemat satu putaran kelengkapan berkas.
5. Setelah D/O, apa berikutnya
Mendapat D/O baru berarti hak pengambilan barang sudah di tangan. Setelahnya masih ada penyampaian PIB (BC 2.0) → pembayaran pajak → pemeriksaan atau release → pengambilan kontainer dan pengiriman. Berkas D/O dan berkas kepabeanan adalah dua set yang berbeda, tetapi memakai kumpulan field dasar yang sama (nomor bill of lading, nomor kontainer, consignee, NPWP); satu saja tidak cocok, hulu dan hilir akan bolak-balik minta perbaikan. Saat kami mengurus D/O, kedua set field ini kami periksa sekaligus.
Panduan D/O 15 pelayaran
Halaman ini disusun dari aturan terbuka dan patokan korespondensi pelayaran dalam praktik impor Indonesia sehari-hari, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Daftar dokumen, tenggat waktu, dan biaya tiap pelayaran terus berubah, sehingga yang berlaku adalah pemberitahuan terbaru dan pengumuman resmi pelayaran; biaya dan rekening mengacu pada invoice pelayaran, dan halaman ini tidak mencantumkan nominal maupun nomor rekening apa pun. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Indonesia National Single Window (INSW) — Platform terpadu pengajuan, perizinan dan dokumen ekspor-impor Indonesia
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan
- Pelindo (operator pelabuhan Indonesia) — Operasi pelabuhan, terminal dan jadwal kapal