Beranda / Blog / Tahap 16

SPTNP Saat Impor dari China: Apa Itu dan Cara Ajukan Keberatan

Kapal sudah bersandar. Kontainer sudah dibongkar. Dokumen sudah Anda serahkan, dan Anda sudah menghitung sendiri berapa bea masuk yang harus dibayar. Lalu datang satu lembar surat dari kantor bea cukai, dan angka di dalamnya lebih besar…

Diperbarui 16 Oktober 2026Bagian 16 dari 16 · Seri Impor dari China
Bea CukaiEkspor ImporImpor dari ChinaKeberatanKepabeananLartasLogistik IndonesiaNilai PabeanPPJKSPTNP

Surat itu bernama SPTNP. Bagi sebagian importir, ini adalah momen paling tidak nyaman dalam satu siklus impor — bukan karena nilainya selalu besar, tetapi karena banyak yang tidak tahu bahwa penetapan itu bisa dipersoalkan, dan bahwa ada tenggat yang berjalan sejak surat itu diterbitkan.

Artikel ini membahas SPTNP dari sisi praktis: apa artinya, bagaimana membacanya, dan langkah apa yang tersedia bila Anda menilai penetapan itu tidak tepat.

1. Apa itu SPTNP

SPTNP adalah singkatan dari Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean. Ini adalah penetapan resmi dari Pejabat Bea dan Cukai atas tarif dan/atau nilai pabean yang dipakai untuk menghitung bea masuk.

Dalam alur normal, importir memberitahukan sendiri nilai pabean dan klasifikasi barangnya di dalam pemberitahuan pabean impor (PIB). Pejabat Bea dan Cukai kemudian melakukan penelitian. Bila hasil penelitian menilai bahwa yang diberitahukan tidak sesuai — atau nilai yang diberitahukan diragukan — pejabat menetapkan sendiri angka yang menurutnya benar. Penetapan itulah yang diterbitkan sebagai SPTNP.

Karena itu SPTNP umumnya muncul setelah PIB didaftarkan dan sebelum barang Anda bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. Selama SPTNP belum diselesaikan, pengeluaran barang biasanya tidak bisa jalan.

Jangan tertukar dengan SPKTNP

DokumenKapan terbitArtinya
SPTNPDi tengah proses impor yang sedang berjalan, setelah PIB didaftarkanAda nilai atau tarif yang dianggap tidak sesuai sebelum barang keluar
SPKTNPSetelah barang keluar, biasanya dari hasil audit kepabeananPenetapan kembali atas tarif dan/atau nilai pabean

Perbedaan ini penting karena keduanya punya jalur dan konsekuensi yang berbeda. Artikel ini fokus pada SPTNP.

2. Baca bagian bawahnya dulu: empat jenis kesalahan

Pada bagian bawah SPTNP biasanya dicantumkan jenis kesalahan yang menjadi dasar penetapan. Ini penentu pertama strategi Anda, karena tidak semua jenis kesalahan disanggah dengan cara yang sama.

Jenis kesalahanYang dipersoalkanJenis argumen yang relevan
Jenis BarangKlasifikasi atau kode barangPembahasan teknis atas klasifikasi — perlu dokumen spesifikasi, katalog, hasil uji bila ada
Jumlah BarangKuantitas yang diberitahukanDokumen pengiriman, hasil pemeriksaan fisik, berita acara
TarifTarif yang diterapkan atas barangKesesuaian tarif dengan klasifikasi dan ketentuan fasilitas yang Anda pakai
Nilai PabeanNilai transaksi yang dianggap terlalu rendah sehingga dinaikkanBukti nilai transaksi dan pembayaran yang nyata — lihat bagian 7

Bila pada kolom nomor urut barang hanya tercantum satu item sementara PIB Anda memuat beberapa item, berarti yang disorot hanya baris tersebut, bukan seluruh pemberitahuan. Bila PIB Anda memang hanya satu baris, penetapan berlaku atas keseluruhan.

3. Yang sebaiknya dilakukan pada hari-hari pertama

Reaksi yang paling sering terjadi ada dua, dan keduanya sama-sama merugikan: langsung membayar tanpa membaca, atau mendiamkan surat itu sambil berharap urusan selesai sendiri. Padahal ada hitungan hari yang sudah mulai berjalan.

Yang lebih aman dilakukan:

4. Keberatan bisa diajukan sebelum Anda membayar

Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak importir berasumsi harus membayar dulu, baru boleh mempersoalkan penetapannya. Untuk kepabeanan, tidak demikian.

Kerangka hukumnya ada pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). Pasal itu mengatur bahwa orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan, dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

Kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah jaminan, bukan pembayaran. Dan pada beberapa keadaan, jaminannya justru tidak diperlukan:

KeadaanBisa mengajukan keberatan sebelum membayar?
Tagihan sudah dilunasiBisa, tanpa jaminan — lampirkan bukti pembayaran
Belum dilunasi, tetapi menyerahkan jaminanBisa — jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar
Belum dilunasi, dan barang masih belum dikeluarkan dari kawasan pabeanBisa, tanpa jaminan
Belum dilunasi, barang sudah keluar, dan tidak ada jaminanKeberatan tetap dapat diajukan setelah tagihan diselesaikan

Ketentuan mengenai jaminan ini ditegaskan lebih lanjut dalam PMK 51/PMK.04/2017 sebagaimana diubah dengan PMK 136/PMK.04/2022. Salah satu pasalnya menyebut bahwa jaminan tidak harus diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, tagihan telah dilunasi, atau penetapan tersebut tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.

Perlu dicatat juga: keberatan tidak hanya menyangkut kekurangan bea masuk. Formulir dan tata caranya mencakup sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang ditetapkan. Jadi bila penetapan itu memuat denda, bagian itu ikut menjadi objek yang dapat dipersoalkan.

5. Dua tenggat 60 hari yang harus Anda pegang

Ada dua periode 60 hari dalam proses ini, dan keduanya bekerja untuk pihak yang berbeda.

TenggatSiapa yang dibatasiAkibat bila terlewat
60 hari sejak tanggal penetapanAnda, untuk mengajukan keberatanHak mengajukan keberatan gugur, dan penetapan dianggap diterima
60 hari sejak keberatan diterimaDirektur Jenderal, untuk memberikan keputusanKeberatan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan

Dua hal tambahan yang berguna diketahui:

Catatan penting: menyampaikan klarifikasi atau surat pertanyaan kepada kantor bea cukai tidak menunda tenggat 60 hari. Berkomunikasi sambil berharap masalahnya selesai dengan sendirinya adalah cara paling umum kehilangan hak. Bila memang akan mempersoalkan penetapan itu, tenggat tetap harus dijaga.

6. Berkas yang perlu disiapkan

Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dan harus memenuhi persyaratan administratif. Secara umum berkasnya mencakup:

  1. Surat keberatan yang memuat identitas, nomor dan tanggal penetapan yang dipersoalkan, serta jumlah tagihan yang menjadi objek keberatan;
  2. Salinan penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan keberatan;
  3. Surat kuasa khusus, apabila surat keberatan ditandatangani bukan oleh orang yang berhak — dalam praktik ini sering ditandatangani oleh pihak pengurusan;
  4. Alasan keberatan, disertai data dan/atau bukti yang mendukung;
  5. Jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar, bila keadaan Anda memang memerlukannya.

Jaminan dapat berbentuk jaminan tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi. Yang sering terlewat: jaminan tersebut harus memiliki masa penjaminan paling singkat 60 hari sejak tanda terima berkas keberatan, ditambah masa pengajuan klaim 30 hari setelah masa penjaminan berakhir. Jaminan dengan masa berlaku yang kurang akan bermasalah di kemudian hari.

Perlu diketahui juga, surat keberatan yang belum memenuhi persyaratan masih dapat diperbaiki dan disampaikan kembali, sepanjang jangka waktu pengajuan keberatan belum terlampaui. Namun perlu diperhatikan bahwa keberatan dianggap diajukan pada saat pengajuan kembali.

7. Bila yang dipersoalkan adalah nilai pabean

Dari keempat jenis kesalahan, nilai pabean adalah yang paling sering muncul pada impor dari China. Yang terjadi adalah: nilai transaksi yang Anda beritahukan dinilai terlalu rendah, sehingga pejabat menetapkan nilai yang lebih tinggi. Karena bea masuk, PPN, dan PPh 22 semuanya dihitung dari nilai itu, kenaikannya merambat ke seluruh tagihan.

Dasar hukum yang berlaku saat ini untuk penentuan nilai pabean adalah PMK 144/PMK.04/2022, yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan menggantikan peraturan nilai pabean sebelumnya.

Beberapa hal yang perlu Anda pahami dari kerangka itu:

Yang paling menentukan dalam sengketa nilai: bukti pembayaran yang nyata. Siapkan dan simpan: kontrak atau pesanan pembelian, bukti transfer pembayaran (misalnya SWIFT MT103 atau rekening koran bank), invoice, packing list, bill of lading, polis asuransi, dan invoice biaya angkut. Bila pembayaran belum dilakukan penuh pada saat impor, jelaskan jadwalnya secara tertulis. Satu dokumen yang hilang dapat menurunkan kekuatan posisi Anda secara signifikan.

8. Enam kesalahan umum

  1. Membayar dulu, berpikir kemudian. Setelah dibayar, posisi Anda melemah karena tidak ada lagi yang bisa ditahan. Padahal keberatan bisa diajukan lebih dulu.
  2. Melewatkan tenggat 60 hari. Karena tenggat dihitung sejak tanggal penetapan, bukan sejak surat itu sampai ke meja Anda.
  3. Mengira sedang berkomunikasi berarti tenggat tertunda. Klarifikasi tidak memperpanjang tenggat.
  4. Tidak menyiapkan jaminan padahal barang sudah keluar dari kawasan pabean — sehingga keberatan tidak bisa diajukan pada saat yang tepat.
  5. Bukti pembayaran tidak lengkap. Invoice saja sering tidak cukup; yang meyakinkan adalah aliran dana yang bisa ditelusuri.
  6. Menjawab semua jenis kesalahan dengan cara yang sama. Sengketa klasifikasi, kuantitas, tarif, dan nilai pabean menuntut bukti dan argumen yang berbeda.

9. Ringkasan

SPTNP bukan vonis akhir. Ia adalah penetapan yang, menurut undang-undang, memang membuka ruang untuk dipersoalkan — asalkan tiga hal dijaga: tenggat 60 hari, jaminan bila memang diperlukan, dan bukti yang bisa menjelaskan transaksi Anda.

Yang paling sering membuat importir kalah bukan karena posisinya lemah, tetapi karena tenggat berjalan tanpa disadari. Karena itu, hal pertama yang sebaiknya dilakukan saat SPTNP tiba bukan menghitung ulang angkanya, melainkan mencatat tanggalnya.


Untuk pengeluaran barang yang lebih lancar, dua hal paling menentukan adalah kelancaran alur bea cukai impor dan kesiapan dokumen sebelum kapal tiba. Bila tujuan Anda menekan total biaya, lihat juga cara menekan biaya impor serta rincian biaya gudang dan pelabuhan. Pembahasan khusus mengenai nilai pabean dan pemeriksaan menyusul pada panduan kepabeanan kami.


Catatan: artikel ini menjelaskan kerangka umum SPTNP dan hak mengajukan keberatan menurut peraturan yang berlaku. Tenggat, persyaratan berkas, dan bentuk jaminan mengikuti ketentuan perundang-undangan serta praktik kantor kepabeanan setempat dan dapat berbeda menurut keadaan. Untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan pihak yang berwenang atau penasihat Anda.


Tentang kami

PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS adalah PPJK berlisensi di Indonesia, fokus pada impor laut Tiongkok → Indonesia dari hulu ke hilir: verifikasi HS code dan Lartas, perizinan impor (PI/SNI/BPOM/halal), D/O langsung di 13 pelayaran, pengurusan PIB, verifikasi teknis (LS/VO), dan pengiriman door-to-door. Berbasis di dua pelabuhan: Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Emas (Semarang).

WhatsApp: +62 823 1007 6996
Situs: freedomlogis.com/id · Panduan D/O


Seri: Impor dari China ke Indonesia

Artikel ini adalah bagian ke-16 dari rangkaian enam belas tahap impor:

  1. Sebelum kirim: lima titik regulasi yang wajib dicek
  2. Setelah tiba: alur barang di pelabuhan sampai keluar
  3. Hitung biaya: bea masuk, PPN, dan PPh 22
  4. Izin impor: API, PI, LS, SNI, BPOM, dan halal
  5. Berapa lama: timeline impor sampai barang bisa diambil
  6. Verifikasi sebelum kirim: VO dan LS, kenapa harus dari negara asal
  7. D/O di dua pelabuhan: Tanjung Priok dan Tanjung Emas
  8. HS code dan Lartas: cara cek kode barang sebelum kirim
  9. Tukar D/O: surat kuasa, LOI, dan CGL
  10. Surcharge FCL: membaca biaya tambahan sebelum kirim
  11. FORM E dan ACFTA: cara menghemat bea masuk secara sah
  12. Door to door: dari pabrik di China sampai gudang Anda
  13. Memilih lembaga LS (surveyor) yang tepat
  14. Impor sementara dengan ATA Carnet
  15. Free time kontainer: menghitung demurrage dan detention
  16. SPTNP: membaca penetapan dan mengajukan keberatan — artikel yang sedang Anda baca