Sebagian barang memerlukan izin dan persetujuan sebelum kapal berangkat. Kalau dokumen ini belum ada, barang bisa ditahan di pelabuhan — atau bahkan diperintahkan diekspor ulang atau dimusnahkan.
Artikel ini memetakan izin-izin tersebut supaya Anda tahu mana yang berlaku untuk barang Anda, dan mana yang perlu dimulai jauh sebelum pengiriman.
Dua keluarga izin
Izin impor di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar. Membedakannya penting, karena masa berlakunya berbeda.
| Kelompok | Isi | Masa berlaku |
|---|---|---|
| A. Identitas perusahaan | NIB, API (API-U / API-P) | Dipakai berulang untuk semua pengiriman |
| B. Izin per jenis barang | PI, LS, SNI, BPOM, Halal | Per produk atau per pengiriman |
Kesalahan umum: menyelesaikan kelompok A, lalu merasa sudah beres — padahal barang yang diimpor masuk ke kelompok B dan belum tentu bebas.
Kelompok A — NIB dan API
Semua importir wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), yang diterbitkan melalui sistem OSS. Sejak regulasi perdagangan 2025, NIB berfungsi sekaligus sebagai API (Angka Pengenal Importir).
Ada dua jenis API, dan salah memilih berdampak langsung ke bea cukai:
| Jenis | Untuk | Catatan |
|---|---|---|
| API-U (Umum) | Perdagangan & penjualan kembali | Boleh menjual barang impor |
| API-P (Produsen) | Bahan baku / barang modal untuk produksi sendiri | Barang tidak boleh dijual |
Konversi dari API-U ke API-P kini dapat dilakukan secara elektronik melalui OSS. Namun sebaliknya — API-P tidak dapat diubah menjadi API-U. Satu perusahaan juga hanya boleh memegang satu klasifikasi pada satu waktu.
Karena itu, tentukan arah bisnis Anda sebelum mengajukan NIB: jika ada kemungkinan berjualan, jangan memulai dari API-P.
Kelompok B — izin per jenis barang
Untuk barang tertentu, NIB/API saja tidak cukup. Beberapa izin di bawah ini harus ada sebelum barang masuk wilayah pabean Indonesia.
1. PI — Persetujuan Impor
PI adalah persetujuan impor yang harus diterbitkan lebih dulu sebelum barang masuk. PI berlaku untuk barang yang masuk kategori dibatasi impor (bukan bebas impor), dan pengaturannya dikelompokkan per kategori komoditas oleh Kementerian Perdagangan.
Tanpa PI, barang yang tiba bisa terhambat atau tidak dapat dikeluarkan sama sekali.
2. LS — Laporan Surveyor
LS adalah laporan pemeriksaan yang dibuat oleh surveyor independen yang ditunjuk. Yang perlu digarisbawahi: pemeriksaannya dilakukan di negara asal, sebelum pengiriman — bukan di pelabuhan Indonesia.
Karena itu, PI dan LS adalah dua hal yang tidak bisa diurus setelah kapal berlayar. Keduanya termasuk penyebab paling sering barang "terlambat masuk" pada pengiriman pertama.
3. SNI — Standar Nasional Indonesia
SNI bersifat wajib untuk sejumlah kategori produk, antara lain bahan bangunan, peralatan listrik dan elektronik, mainan anak, komponen otomotif, dan sebagian peralatan rumah tangga.
Barang dalam kategori yang diwajibkan SNI tidak akan lolos bea cukai tanpa dokumen SNI yang sah. Umumnya produsen luar negeri perlu menunjuk perwakilan di Indonesia untuk mengurusnya.
4. BPOM — makanan, kosmetik, obat, alat kesehatan
Produk yang masuk ke tubuh atau dipakai pada tubuh diatur oleh BPOM. Untuk pangan olahan, setiap SKU memerlukan nomor registrasi (ML) — dan setiap pengiriman memerlukan surat keterangan impornya. Registrasi BPOM berlaku sekitar lima tahun.
Perlu dicatat: proses BPOM bisa memakan waktu berbulan-bulan, tergantung tingkat risiko produk. Karena itu, urusannya harus berjalan paralel dengan pendirian perusahaan dan NIB — bukan menunggu setelahnya.
5. Halal — tenggat yang sudah di depan mata
Sertifikasi halal diterbitkan oleh BPJPH. Sejak 17 Oktober 2024, kewajiban ini berlaku untuk makanan, minuman, bahan tambahan, dan produk hasil sembelihan.
Perhatikan tanggal ini: mulai 17 Oktober 2026, sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi seluruh makanan dan minuman kemasan yang dijual di Indonesia. Praktis hanya tersisa hitungan hari sejak artikel ini ditulis — dan proses auditnya biasanya memakan beberapa bulan.
Produsen yang sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga luar negeri bisa mendaftarkannya melalui portal SIHALAL, asal lembaga penerbitnya diakui. Jika belum ada sertifikat sama sekali, proses audit di BPJPH harus dimulai sekarang — bukan setelah tenggat lewat.
Istilah payungnya: Lartas
Semua ini berada di bawah istilah Lartas (Larangan dan/atau Pembatasan) — pembatasan impor yang dikelompokkan menurut instansi yang berwenang, misalnya:
- Kementerian Perdagangan — elektronik, alas kaki, mainan, tekstil, besi baja;
- BPOM — kosmetik, obat, suplemen, pangan olahan;
- Kementerian Kesehatan — alat kesehatan;
- Kementerian Pertanian — produk hewani dan nabati (karantina);
- Kementerian Komunikasi — perangkat telekomunikasi;
- Kementerian Perindustrian — produk yang diwajibkan SNI.
Apakah barang Anda termasuk Lartas ditentukan oleh HS code-nya. Karena itu, kodifikasi HS yang benar bukan sekadar soal tarif — ia juga menentukan izin apa yang harus Anda siapkan.
Kalau izinnya tidak ada
Konsekuensinya berjenjang dan bersifat otomatis:
- Peringatan elektronik melalui sistem OSS;
- Pembekuan izin impor — untuk perusahaan, ini berarti aktivitas impor berhenti;
- Ekspor ulang, pemusnahan, atau penarikan barang dari peredaran.
Selain itu, importir yang wajib menyampaikan Laporan Surveyor harus melaporkan realisasi impor secara elektronik dalam 30 hari — termasuk bila tidak ada impor pada periode tersebut. Kelalaian melapor pun dapat memicu peringatan dari sistem.
Urutan yang benar
Kesalahan paling mahal adalah mengerjakan semuanya secara berurutan ketika sebagian bisa dikerjakan bersamaan.
| Kapan | Yang dikerjakan |
|---|---|
| Jauh sebelum pengiriman | Badan usaha → NIB / API; mulai BPOM atau SNI secara paralel (berbulan-bulan) |
| Sebelum pengiriman | PI dan LS (diproses sebelum barang dikirim) |
| Saat pengiriman | Dokumen pengiriman: invoice, packing list, B/L, SKA (FORM E) bila mengejar tarif preferensi |
| Setelah tiba | PIB, pembayaran, SPPB, pengeluaran barang |
| Setelah impor | Laporan realisasi (jika diwajibkan) dalam batas waktu yang ditentukan |
Empat anggapan keliru
- "Sudah punya API, berarti semua barang bisa masuk." API hanya soal identitas. Barang yang diatur Lartas tetap butuh PI/LS/SNI/BPOM.
- "Semua izin diurus setelah NIB jadi." BPOM dan SNI bisa berbulan-bulan. Mulai paralel, bukan berurutan.
- "Barang di kawasan berikat / KEK bebas izin selamanya." Pembebasan hanya selama barang berada di kawasan itu. Begitu masuk wilayah pabean umum, semua persyaratan berlaku kembali.
- "Kalau tidak ada impor, tidak perlu lapor." Pelaporan realisasi tetap wajib meski nol — dan sistem mencatatnya.
Cek sendiri, gratis
- Peta izin impor (dari API sampai PI barang) — freedomlogis.com/id/layanan/izin-impor.html
- Klasifikasi HS & kondisi Lartas — freedomlogis.com/id/tools/hs.html
- Izin edar BPOM — freedomlogis.com/id/layanan/izin-edar-bpom.html
- Impor mainan & SNI — freedomlogis.com/id/layanan/import-mainan-sni.html
- Barang khusus (DG, OOG, makanan & minuman, kosmetik, halal) — freedomlogis.com/id/special/
Tentang kami
PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS adalah perusahaan freight forwarding yang terdaftar resmi sebagai PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) di Indonesia.
Kami menangani impor laut dari China ke Indonesia secara menyeluruh — penyerahan D/O langsung ke 13 perusahaan pelayaran, penyampaian PIB, kepabeanan, perizinan impor (PI, LS, SNI, BPOM, Halal), sampai pengiriman door-to-door. Kami beroperasi di dua pelabuhan utama: Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Emas (Semarang).
Kalau Anda ingin memastikan barang Anda memerlukan izin apa sebelum berangkat, silakan hubungi kami — pemeriksaan awal tidak dipungut biaya dan tanpa komitmen.
WhatsApp: +62 823 1007 6996
Situs web: freedomlogis.com/id · Panduan D/O
Seri: Impor dari China ke Indonesia
Artikel ini adalah bagian ke-4 dari rangkaian enam belas tahap impor:
- Sebelum kirim: lima titik regulasi yang wajib dicek
- Setelah tiba: alur barang di pelabuhan sampai keluar
- Hitung biaya: bea masuk, PPN, dan PPh 22
- Izin impor: API, PI, LS, SNI, BPOM, dan halal — artikel yang sedang Anda baca
- Berapa lama: timeline impor sampai barang bisa diambil
- Verifikasi sebelum kirim: VO dan LS, kenapa harus dari negara asal
- D/O di dua pelabuhan: Tanjung Priok dan Tanjung Emas
- HS code dan Lartas: cara cek kode barang sebelum kirim
- Tukar D/O: surat kuasa, LOI, dan CGL
- Surcharge FCL: membaca biaya tambahan sebelum kirim
- FORM E dan ACFTA: cara menghemat bea masuk secara sah
- Door to door: dari pabrik di China sampai gudang Anda
- Memilih lembaga LS (surveyor) yang tepat
- Impor sementara dengan ATA Carnet
- Free time kontainer: menghitung demurrage dan detention
- SPTNP: membaca penetapan dan mengajukan keberatan