Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Pengurusan NIB / API | NIB 1-2 hari kerja; API (izin impor) 3-7 hari kerja. |
| LS (Laporan Surveyor) | 3-7 hari kerja termasuk penerbitan sertifikat. |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
| Batas bebas bea masuk | Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku). |
| Pengiriman dalam kota Jakarta | 1-3 hari setelah release kepabeanan. |
| Pengiriman Pulau Jawa | 2-4 hari. |
| Pengiriman luar Jawa | 5-10 hari termasuk transfer lanjutan. |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Ringkasan
- Dua keluarga izin, jangan dicampur. Izin identitas (NIB, API) dipakai berulang untuk semua kiriman; izin barang (PI dan sejenisnya) menempel pada jenis barang dan kadang habis per penggunaannya.
- Bedanya "harus beres dulu" dan "bisa menyusul" itu yang paling mahal. Sebagian izin adalah syarat masuk; sebagian lagi menyentuh peredaran.
- Nama dan syarat izin ikut peraturan berubah. Halaman ini memetakan polanya; status pasti selalu mengikuti ketentuan terbaru.
1. Dua keluarga izin yang berbeda watak
| Keluarga izin | Contohnya | Wataknya |
|---|---|---|
| Izin identitas perusahaan | NPWP, NIB, API / API-U | Diterbitkan sekali, dipakai berulang untuk semua kegiatan impor; melekat pada perusahaan |
| Izin per jenis barang | Persetujuan Impor (PI), SPI, registrasi atau sertifikasi tertentu | Melekat pada jenis barang; bisa berlaku per periode, per jumlah, atau per penggunaan |
Kenapa pemisahan ini penting: perusahaan dengan identitas lengkap tetap bisa gagal impor karena izin barangnya belum ada; dan sebaliknya, izin barang tidak berguna tanpa identitas pengimpor yang memegangnya.
2. Keluarga pertama: izin identitas
Izin identitas adalah fondasi yang dibangun sekali dan dipakai terus untuk semua kiriman. Rinciannya sudah kami bahas penuh di halaman NPWP, NIB, dan API; di sini cukup urutan pengerjaannya dan wataknya sebagai aset perusahaan, bukan lampiran sekali pakai.
- Urutannya lazim: NPWP sebagai identitas pajak, NIB melalui OSS sebagai legalitas berusaha, lalu API sebagai hak mengimpor.
- Sifatnya melekat pada perusahaan: sekali aktif, setiap kiriman berikutnya tinggal memakainya tanpa mengurus ulang.
- Tanpa keluarga ini, impor masih mungkin lewat izin pihak lain, tetapi PIB dan bukti pajaknya tidak atas nama Anda.
3. Keluarga kedua: izin per jenis barang
- Nama yang beredar di lapangan antara lain PI (Persetujuan Impor) dan SPI untuk barang tertentu, serta registrasi seperti BPOM atau sertifikasi seperti SNI dan SDPPI; mana yang berlaku ditentukan HS code dan peraturan per kategori.
- Beberapa berlaku untuk periode tertentu, beberapa mengikat jumlah atau nilai tertentu, dan sebagian harus dipakai pada pengimporan yang dinyatakannya; cara pakainya perlu dibaca sebelum dihitung sebagai "satu izin selamanya".
- Izin ini melekat pada jenis barang dan pada pemilik izinnya, sehingga pada skema yang memakai izin pihak lain, kecocokan antara izin, barang, dan pemiliknya harus dicek per kiriman.
4. "Harus beres sebelum barang jalan" versus "bisa menyusul"
Ini perbedaan konsep yang paling sering menghemat atau menghancurkan anggaran. Dua izin dengan nama sama-sama penting bisa berbeda total dalam urutan waktunya, dan salah membacanya berarti membayar demi menunggu.
| Watak waktunya | Maksudnya | Konsekuensi salah baca |
|---|---|---|
| Syarat masuk (prasyarat) | Izin harus ada sebelum barang diimpor; tanpa itu PIB tidak bisa beres | Barang tertahan di pelabuhan; biaya simpan dan kontainer berjalan setelah masa bebas |
| Menyangkut peredaran | Izin dibutuhkan agar barang boleh dijual; pengurusan bisa jalan bersamaan | Barang sampai tetapi tidak bisa masuk toko; dana tertahan di gudang |
Cara membedakannya dengan aman: bila tidak yakin izin Anda termasuk yang mana, perlakukan sebagai prasyarat sampai terbukti sebaliknya. Memperlambat satu langkah lebih murah daripada mempercepat satu kegagalan.
5. Pola per kategori barang
Tabel berikut menunjukkan pola yang lazim di lapangan. Nama izin dan persyaratannya mengikuti peraturan terbaru, jadi gunakan tabel ini untuk memahami struktur, bukan sebagai daftar resmi.
| Kategori barang | Izin yang umum diminta | Konsekuensi bila belum ada |
|---|---|---|
| Makanan, minuman, kosmetik | Registrasi BPOM | Tidak bisa masuk atau tidak bisa beredar sesuai watak izinnya |
| Telepon, perangkat nirkabel | Sertifikasi SDPPI | Barang tertahan sampai sertifikatnya terbit |
| Mainan, sebagian baja, ban | SNI | Persyaratan harus dipenuhi sebelum barang beredar |
| Obat dan produk kesehatan tertentu | Izin khusus per kategori | Kategori ketat; perlu dicek jauh sebelum memesan |
| Mesin dan sparepart umum | Umumnya cukup identitas pengimpor | Kecuali jenis tertentu; HS code memutuskan |
6. Batas halaman ini
- Nama izin, institusi penerbitnya, dan persyaratannya diperbarui dari waktu ke waktu; beberapa perubahan cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.
- Karena itu halaman ini sengaja menuliskan pola, bukan nama-nama final: pola identitas-versus-barang dan prasyarat-versus-peredaran bertahan lebih lama daripada daftar nama.
- Status pasti untuk barang Anda kami putuskan dari HS code dan pemeriksaan pada sistem resmi saat itu; itulah jawaban yang bisa ditanggung, bukan hafalan daftar.
Halaman terkait
Catatan khusus halaman ini: Nama izin, penerbitnya, dan persyaratannya dapat berubah mengikuti peraturan. Halaman ini menjelaskan pola dan struktur; keputusan per kiriman selalu dari pemeriksaan pada ketentuan terbaru.
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Izin apa saja yang dibutuhkan untuk mengimpor ke Indonesia?
Ada dua lapis: izin identitas perusahaan seperti NPWP, NIB, dan API agar perusahaan boleh mengimpor, serta izin per jenis barang seperti PI, registrasi BPOM, atau sertifikasi SNI dan SDPPI sesuai kategorinya. Keduanya berbeda watak dan waktu pengurusannya.
Apa bedanya API dan PI?
API adalah Angka Pengenal Impor: hak perusahaan untuk mengimpor, dipakai berulang untuk semua kiriman. PI (Persetujuan Impor) adalah izin yang menempel pada jenis barang tertentu dan bisa terikat periode atau jumlah. Satu melekat pada perusahaan, satu pada barangnya.
Apakah NIB sudah cukup untuk mengimpor?
NIB menunjukkan legalitas berusaha, tetapi hak impor atas nama sendiri ditopang API, dan barang tertentu tetap butuh izinnya masing-masing. NIB adalah fondasi, bukan tiket lengkap; kelengkapannya dilihat dari jenis barang yang Anda impor.
Apa yang dimaksud izin "syarat masuk"?
Izin yang harus sudah ada sebelum barang diimpor, sehingga tanpanya PIB tidak bisa beres dan barang tertahan di pelabuhan. Ini berbeda dari izin peredaran yang baru terasa saat barang mau dijual. Salah membaca watak ini adalah kesalahan yang paling mahal.
Semua izin barang harus diurus sebelum barang berangkat?
Tidak semua, dan justru di situ letak krusialnya. Izin peredaran seperti sebagian registrasi bisa jalan bersamaan dengan pengiriman, sedangkan izin prasyarat masuk harus beres sebelum barang jalan. Bila ragu, perlakukan sebagai prasyarat sampai terbukti sebaliknya.
Berapa lama masa berlaku izin impor?
Berbeda-beda: izin identitas seperti NIB dan API dipakai berulang selama aktif, sedangkan izin barang bisa terikat periode, jumlah, atau penggunaan tertentu. Masa berlaku dan cara pakainya mengikuti ketentuan terbaru pada izin yang Anda pegang.
Bisa impor dulu lalu izinnya menyusul?
Untuk izin peredaran, kadang bisa; untuk izin prasyarat masuk, tidak. Setelah barang berangkat, pilihan yang tersisa lebih sedikit dan biaya menunggu di pelabuhan berjalan setelah masa bebas. Urutan yang aman: pastikan klasifikasi dan status izinnya, baru kirim.
Izin barang bisa dipakai melalui izin pihak lain?
Harus dicek per kasus, karena izin barang melekat pada jenis barang dan pemilik izinnya. Pada skema yang memakai izin pihak lain, kecocokan antara izin, barang, dan pemiliknya diperiksa per kiriman. Inilah alasan status Lartas dan skema impor kami putuskan bersama di awal.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) — Perizinan impor pangan, obat dan kosmetik
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) — Pencarian standar wajib SNI
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Online Single Submission (OSS) — NIB dan perizinan berusaha