Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Kepabeanan reguler Jakarta (Tanjung Priok) | 2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan). |
| Pemeriksaan Jakarta (jalur kuning) | 3 hari kerja reguler + 7 hari kerja pemeriksaan. |
| Jakarta jalur merah | 3 hari kerja reguler + 10 hari kerja penanganan jalur merah. |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
| Batas bebas bea masuk | Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Pertanyaan utama halaman ini
Berapa hari kepabeanan Jakarta (Tanjung Priok)?
2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan).
Berapa hari tambahan jika kena pemeriksaan jalur kuning di Jakarta?
3 hari kerja reguler + 7 hari kerja pemeriksaan.
Berapa hari penerbitan FORM E?
1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT).
Berapa tarif PPN saat ini di Indonesia?
Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%).
Berapa PPh 22 bagi importir yang memiliki API?
2,5% dari nilai impor.
Berapa PPh 22 bagi importir tanpa API?
7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP).
Jawaban di atas adalah nilai referensi untuk kondisi normal; angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru (diperbarui 2026-09-27).
Apa itu undername import di Indonesia?
Undername import berarti mengimpor barang memakai identitas impor perusahaan lain - NPWP, NIB dan API mereka - sementara barangnya milik Anda. PIB (BC 2.0) diajukan atas nama pemegang izin, sehingga secara hukum merekalah importir of record dan setiap catatan yang timbul menjadi milik mereka.
Apakah undername legal?
Undername bukan jalur yang melewati kepabeanan. Barang tetap dideklarasikan dan pajaknya dibayar; yang dipakai adalah izin impor milik pihak lain. Karena itu syaratnya jelas: data pengiriman harus benar dan persyaratan barang harus dipenuhi. Yang tidak Anda dapatkan adalah dokumen kepabeanan atas nama perusahaan Anda sendiri.
Apa perbedaan undername dan DDP all-in?
Keduanya memakai izin pihak lain. Perbedaannya pada cakupan harga: DDP all-in biasanya satu harga yang sudah mencakup bea masuk dan pajak, sedangkan undername lebih menekankan pada pemakaian izin dan pengurusan berkas, dengan struktur biaya yang disepakati terpisah. Mana yang lebih cocok bergantung kebutuhan dokumen Anda.
Apakah saya mendapat bukti bayar pajak atas nama saya?
Tidak. Karena izin yang dipakai milik pihak lain, dokumen kepabeanan dan bukti bayar pajak terbit atas nama pemilik izin tersebut. Ini konsekuensi yang paling perlu dipertimbangkan bila Anda membutuhkan dokumen tersebut untuk pembukuan, audit, atau pengajuan lainnya.
Kalau barang saya butuh izin khusus, apakah tetap bisa?
Harus diperiksa per jenis barang. Sebagian izin melekat pada barangnya dan bisa diurus, sebagian lain terikat pada pemilik izin. Karena itu kami selalu memastikan HS code dan status Lartas lebih dulu, sebelum menyimpulkan apakah skema ini bisa dipakai untuk pengiriman tersebut.
Berapa lama saya boleh memakai undername?
Tidak ada batasan waktu yang baku, tetapi memakainya terlalu lama umumnya tidak menguntungkan untuk importir yang serius. Riwayat impor tidak terbentuk atas nama perusahaan Anda dan dokumen pajak tidak bisa dimanfaatkan. Untuk rencana jangka panjang, transisi ke izin sendiri biasanya lebih rasional.
Apa risikonya kalau nilai invoice tidak sesuai?
Risikonya terjadi tanpa memandang skema yang dipakai. Bila nilai pabean disesuaikan, bea masuk, PPN, dan PPh dihitung ulang dari angka baru, dan selisihnya menjadi kewajiban tambahan di belakang. Itu sebabnya kami selalu memastikan nilai transaksi bisa dijelaskan sejak awal.
Apakah barang boleh dikirim ke alamat saya langsung?
Pengiriman ke alamat Anda tetap bisa dilakukan, dan identitas penerima barang disebutkan dengan jelas pada berkas. Yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara data penerima, alamat, dan dokumen pengiriman, agar tidak ada pertanyaan saat penyerahan di alamat.
Bagaimana cara berpindah ke izin sendiri?
Biasanya bertahap: pastikan NPWP dan NIB beres, tentukan izin impor yang sesuai dengan jenis barang Anda, lalu jalankan satu pengiriman dengan skema reguler untuk memastikan seluruh rangkaian berkas berjalan. Setelah itu pengiriman berikutnya bisa memakai izin Anda sendiri secara rutin.
Ringkasan
- Undername adalah praktik memakai izin impor milik pihak lain. Barang tetap masuk melalui jalur kepabeanan resmi dengan pemberitahuan impor; yang berubah adalah nama pada izinnya.
- Konsekuensi utamanya satu, tapi besar: dokumen kepabeanan dan bukti bayar pajak tidak terbit atas nama perusahaan Anda.
- Karena itu halaman ini tidak menjualnya sebagai pilihan terbaik untuk semua orang. Untuk sebagian importir jalur ini tepat; untuk sebagian lain justru merugikan di kemudian hari.
1. Apa itu undername
Istilah ini dipakai untuk pengiriman yang diimpor memakai izin impor pihak lain, biasanya oleh perusahaan yang belum memiliki API atau NIB sendiri.
- Barang tetap dideklarasikan ke bea cukai dan pajaknya dibayar—tidak ada jalur yang dilewati.
- Yang berubah adalah nama pemilik izin pada pemberitahuan impor.
- Umumnya dipakai untuk pengiriman yang berulang, bukan sekali saja, sehingga kerja samanya bersifat berkelanjutan.
- Penyedia jasa bertindak sebagai perantara yang mengurus prosesnya, termasuk penyiapan berkas.
2. Kapan undername tepat dipakai
| Situasi Anda | Apakah undername cocok | Alasan |
|---|---|---|
| Belum punya API/NIB, tapi barang harus segera masuk | Cocok | Barang tetap masuk melalui jalur resmi tanpa menunggu izin selesai |
| Sudah punya API/NIB sendiri | Tidak perlu | Memakai izin sendiri lebih murah dan dokumen atas nama Anda |
| Butuh bukti bayar pajak untuk pembukuan atau pengembalian | Tidak cocok | Bukti pajak tidak terbit atas nama perusahaan Anda |
| Barang butuh izin khusus (misalnya registrasi tertentu) | Tergantung | Izin melekat pada barang dan pada pemilik izin, jadi harus diperiksa per jenis |
| Pengiriman sekali saja dalam jumlah kecil | Tergantung | Perlu dibandingkan dengan pilihan lain sebelum diputuskan |
3. Yang tidak Anda dapatkan
Bagian ini jarang disebut dalam penawaran, padahal justru paling perlu diketahui sebelum memutuskan.
- PIB tidak atas nama Anda. Konsekuensinya muncul saat Anda membutuhkan dokumen impor untuk keperluan pembukuan, audit, atau pengajuan tertentu.
- Riwayat impor tidak terbentuk atas nama perusahaan Anda. Kalau tujuan jangka panjangnya membangun kapasitas impor sendiri, jalur ini tidak mempercepat hal itu.
- Kewajiban pajak tidak otomatis menjadi hak Anda. Pajak yang dibayar tentu dibayar, tetapi kreditnya tidak berada di pihak Anda.
- Ketergantungan pada pihak lain. Selama izin bukan milik Anda, kelangsungan pengiriman bergantung pada hubungan dengan penyedia jasa tersebut.
4. Dokumen dan data yang tetap harus benar
| Data | Kenapa tetap krusial |
|---|---|
| Nama barang dan HS code | Menentukan tarif dan status Lartas; salah di sini berarti salah semuanya |
| Jumlah, berat, dan volume | Harus cocok dengan dokumen lain dan dengan barang yang diperiksa |
| Nilai transaksi | Dasar nilai pabean; penyesuaian di belakang membuat seluruh pajak dihitung ulang |
| Identitas penerima manfaat | Relevan untuk keperluan penerimaan barang dan pengiriman ke alamat |
Perlu dicatat: memakai izin pihak lain tidak mengurangi kewajiban bahwa data pengiriman harus benar. Kesalahan data tetap menjadi tanggungan pengiriman itu, terlepas dari skema yang dipakai.
5. Cara menilai mitra untuk skema ini
- Tanyakan status izinnya secara terbuka. Penyedia yang jelas akan menjelaskan izin apa yang dipakai dan siapa pemegangnya.
- Minta pernyataan tertulis soal batas tanggung jawab. Siapa menanggung apa bila terjadi pemeriksaan mendalam, penyesuaian nilai, atau biaya penyimpanan.
- Pastikan ada rekam jejak pengiriman serupa. Jenis barang sangat mempengaruhi tingkat kesulitannya; pengalaman di jenis yang berbeda belum tentu relevan.
- Rencanakan transisi ke skema reguler. Mitra yang baik justru akan membantu menyiapkan langkah berikutnya, bukan mempertahankan ketergantungan.
6. Kalau tujuannya jangka panjang
Untuk importir yang bermaksud berjalan lama, urutan yang paling masuk akal biasanya bukan memilih salah satu, melainkan menjalankan keduanya secara berurutan.
- Jalankan pengiriman pertama lewat skema yang memakai izin pihak lain agar operasional tidak berhenti.
- Sambil berjalan, urus data perusahaan: NPWP, NIB, dan izin impor yang relevan.
- Begitu izin siap, pindahkan pengiriman ke skema reguler supaya dokumen kepabeanan terbit atas nama perusahaan Anda.
- Perbandingan kedua jalur beserta konsekuensinya ada di Import Resmi Berizin.
Undername import — jawaban singkat
Dokumen dalam pengiriman undername — dan atas nama siapa
Di sinilah pengaturannya menjadi konkret. Baca tabel ini sebagai daftar hal yang secara hukum bukan milik Anda:
| Dokumen | Atas nama | Artinya bagi Anda |
|---|---|---|
| Invoice komersial & packing list | Pemegang izin, sebagai pembeli atau consignee | Supplier mengirim ke pihak ketiga, dan harga beli Anda tersimpan di berkas mereka |
| Bill of lading / AWB | Pemegang izin sebagai consignee atau notify party | Mereka mengendalikan penyerahan barang sampai dirilis |
| PIB (BC 2.0) | NPWP, NIB dan API pemegang izin | Dokumen inilah yang menentukan siapa importir secara hukum |
| Pembayaran BM, PPN, PPh 22 | Dibayar atas nama pemegang izin | Kredit PPN melekat pada akun mereka, bukan akun Anda |
| SPPB (surat persetujuan pengeluaran barang) | Diterbitkan untuk pemegang izin | Sepakati sejak awal siapa yang menandatangani dan siapa yang mengambil kontainer |
| Riwayat impor / rekam jejak kepabeanan | NPWP pemegang izin | Anda membangun rekam jejak pihak lain — yang justru diminta bank, tender dan marketplace |
Halaman terkait
Catatan khusus halaman ini: Halaman ini menjelaskan skema dan konsekuensinya secara umum, dan bukan merupakan nasihat hukum atau pajak untuk kasus tertentu.
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Online Single Submission (OSS) — NIB dan perizinan berusaha
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) — Aturan PPN, PPh dan NPWP
- Kementerian Investasi (BKPM) — Akses investasi asing dan perizinan
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Indonesia National Single Window (INSW) — Platform terpadu pengajuan, perizinan dan dokumen ekspor-impor Indonesia