Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Pengurusan NIB / API | NIB 1-2 hari kerja; API (izin impor) 3-7 hari kerja. |
| LS (Laporan Surveyor) | 3-7 hari kerja termasuk penerbitan sertifikat. |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
| Batas bebas bea masuk | Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku). |
| Pengiriman dalam kota Jakarta | 1-3 hari setelah release kepabeanan. |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Pertanyaan utama halaman ini
Berapa lama pengurusan NIB dan API?
NIB 1-2 hari kerja; API (izin impor) 3-7 hari kerja.
Berapa hari proses LS (Laporan Surveyor)?
3-7 hari kerja termasuk penerbitan sertifikat.
Berapa PPh 22 bagi importir tanpa API?
7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP).
Berapa kisaran bea masuk (BM) di Indonesia?
Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%).
Berapa batas bebas bea masuk impor Indonesia?
Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku).
Berapa hari pengiriman dalam kota Jakarta?
1-3 hari setelah release kepabeanan.
Jawaban di atas adalah nilai referensi untuk kondisi normal; angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru (diperbarui 2026-09-27).
Apa itu izin edar BPOM?
Izin edar adalah persetujuan peredaran yang terbit per produk untuk kategori yang diawasi seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat. Ia melekat pada produk dan atas nama pemilik izinnya, dan berbeda dari proses kepabeanan: SPPB menjawab apakah barang boleh masuk, izin edar menjawab apakah boleh dijual.
Apakah barang sudah bisa dijual setelah SPPB terbit?
Untuk barang biasa, ya. Untuk kategori yang diawasi BPOM, belum: hak menjual ke saluran resmi datang dari izin edar, bukan dari SPPB. Bila izin edar belum beres, barang bisa sah ada di gudang Anda tetapi tidak boleh didistribusikan ke saluran yang menuntut izin, seperti ritel modern dan marketplace besar.
Izin edar itu per produk atau per perusahaan?
Per produk. Satu perusahaan bisa memegang banyak izin edar untuk banyak produk, dan satu izin edar mencakup produk sebagaimana dideskripsikan di dalamnya. Mengganti varian, formula, atau klaim perlu dinilai terhadap cakupan izinnya. Karena itu petakan SKU ke izinnya satu per satu, bukan diasumsikan satu izin menutup semuanya.
Siapa yang boleh mendaftarkan izin edar?
Umumnya badan usaha Indonesia menjadi pemilik izin edar dan penanggung jawab produk, dengan mandat dan data dari produsen atau pemilik mereknya. Penyedia jasa kepabeanan seperti kami bukan pemilik izin dan tidak mendaftarkan produk Anda; ranah kami adalah proses masuk barang sesuai status yang sudah jelas.
Apa risiko menjual tanpa izin edar?
Risikonya berlapis: saluran resmi menolak barang tanpa nomor izin, dan penjualan tanpa izin pada kategori yang diawasi menimbulkan sanksi serta tarikan produk. Yang sering terlupakan adalah risiko bisnisnya: pembeli besar meminta nomor izin di kontrak, sehingga tanpa itu, pertumbuhan saluran Anda berhenti di pagar sendiri.
Berapa lama proses izin edar BPOM?
Tergantung kategori produk dan kesiapan dokumennya, sehingga angka tunggal tidak bisa ditulis dengan jujur di halaman ini. Yang bisa disarankan: mulai sebelum order produksi, karena pendaftaran menempati waktunya sendiri dan tidak bisa dipercepat oleh jadwal kapal. Cek ketentuan terkini ke sumber resmi saat Anda mengajukan.
Apakah izin edar milik supplier bisa dipakai?
Bila izin itu atas nama entitas lain, entitas itulah pemiliknya, dan arah distribusi resmi mengikuti pemilik izin. Memakai izin pihak lain tanpa kesepakatan yang jelas membuat saluran Anda berdiri di atas izin yang bukan milik Anda. Untuk bisnis jangka panjang, izin atas nama entitas sendiri biasanya lebih sehat.
Apakah izin edar berlaku untuk semua varian produk?
Hanya untuk cakupan yang dinyatakan di izinnya. Varian dengan formula, aroma, atau klaim yang berbeda perlu dinilai terhadap cakupan itu, dan kadang butuh pendaftaran tersendiri. Jangan mengira satu izin menutup seluruh keluarga produk; baca cakupannya sebelum SKU berikutnya masuk gudang.
Ringkasan
- Izin edar melekat pada produk. Ia per produk, per kategori, dan atas nama pemilik izin, bukan per kiriman.
- SPPB bukan izin jual. SPPB menyelesaikan urusan kepabeanan; hak menjual datang dari izin edar.
- Pemilik izin menentukan arah barang. Siapa yang namanya di izin itulah entitas yang menyalurkannya secara resmi.
1. Apa itu izin edar dan bedanya dengan proses impor
Izin edar adalah persetujuan peredaran yang terbit per produk untuk kategori tertentu yang diawasi, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat. Proses impor menyelesaikan pertanyaan apakah barang boleh masuk; izin edar menyelesaikan pertanyaan apakah barang boleh dijual. Dua pertanyaan yang berbeda dengan jawaban yang berbeda.
2. Siapa yang mendaftarkan dan atas nama siapa
| Pihak | Peran dalam izin edar |
|---|---|
| Badan usaha Indonesia | Umumnya menjadi pemilik izin edar dan penanggung jawab produk |
| Produsen atau pemilik merek asing | Pemberi mandat dan sumber data produk |
| Distributor | Saluran distribusi yang terkait dengan pemilik izin |
| Penyedia jasa kepabeanan | Bukan pemilik izin; mengurus proses masuk barangnya |
3. Per produk, bukan per batch
- Izin edar mengikuti produk dan formulanya; mengganti varian atau formula berarti menilai ulang cakupannya.
- Satu izin tidak otomatis mencakup seluruh keluarga produk; cakupannya dinyatakan di izin itu sendiri.
- Karena itu jumlah SKU yang dijual harus dipetakan ke izinnya satu per satu, bukan diasumsikan.
- Perubahan kemasan atau klaim juga perlu dinilai, karena yang terdaftar adalah produk sebagaimana dideskripsikan.
4. Masuk, boleh simpan, dan boleh jual: tiga status berbeda
| Tahap | Statusnya | Yang bisa dilakukan |
|---|---|---|
| Barang tiba dan SPPB terbit | Sah dari sisi kepabeanan | Masuk, disimpan, dan didistribusikan sesuai izin yang ada |
| Izin edar aktif atas nama Anda | Sah dari sisi peredaran | Dijual resmi ke saluran yang menuntut izin |
| Tiba tanpa izin edar | Belum boleh dijual resmi | Terbatas; jual ke saluran resmi tidak bisa |
Contoh skenario: Kosmetik tiba 500 karton dengan SPPB bersih, tetapi izin edarnya belum beres atas nama entitas Anda. Marketplace besar dan ritel modern menanyakan nomor izinnya; tanpa itu, saluran resmi tertutup meski barang ada di gudang. Menjual tanpa izin ke saluran yang menuntutnya adalah risiko yang tidak kami anjurkan siapa pun ambil.
5. Urutan kerja yang sehat
- Petakan SKU yang akan dijual dan cek kategori regulasinya sebelum order produksi.
- Selesaikan pendaftaran produk dengan pemilik izin yang jelas sebelum barang dikapalkan.
- Baru susun pengiriman; kepabeanan dan logistik kami kerjakan sesuai status barang yang sudah jelas.
- Setelah barang masuk, cocokkan isi kiriman dengan cakupan izin sebelum didistribusikan.
6. Kesalahan yang paling sering terjadi
- Menganggap SPPB selesai berarti semua selesai; untuk kategori BPOM, urusan jual baru mulai setelahnya.
- Mendaftarkan produk atas nama pihak lain tanpa memikirkan penerusannya, lalu saluran penjualan tumbuh di luar kendali.
- Mengira satu izin menutup semua varian; cakupan izin perlu dibaca, bukan diasumsikan.
- Order produksi dulu, urus izin kemudian; urutannya sebaiknya dibalik untuk kategori yang diawasi.
Halaman terkait
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) — Perizinan impor pangan, obat dan kosmetik
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) — Pencarian standar wajib SNI
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs