Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Kepabeanan reguler Jakarta (Tanjung Priok) | 2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan). |
| Pemeriksaan Jakarta (jalur kuning) | 3 hari kerja reguler + 7 hari kerja pemeriksaan. |
| Jakarta jalur merah | 3 hari kerja reguler + 10 hari kerja penanganan jalur merah. |
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
| Batas bebas bea masuk | Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Ringkasan
- Empat fase, sesuai urutan nyata. Setiap fase punya item yang hanya bisa dikerjakan di fase itu.
- Item yang terlewat mahal di fase berikutnya. Lartas yang terlewat di pra-kirim berubah menjadi biaya di pelabuhan.
- Hasil centangnya diarsipkan. Checklist yang tidak meninggalkan jejak tidak melindungi siapa pun.
1. Cara memakai checklist ini
- Jalankan per pengiriman, bukan per bulan; setiap kiriman punya fase sendiri.
- Tandai siapa yang mengerjakan tiap item: Anda, supplier, atau penyedia jasa.
- Catat temuan dan keputusannya; item yang tidak lolos harus punya penjelasan tertulis.
- Tinjau checklist ini sekali per kuartal, karena daftar dan ketentuannya berubah.
2. Fase 1 dan 2: sebelum berangkat dan sebelum tiba
| Fase | Item yang dicek | Siapa mengerjakan |
|---|---|---|
| Pra-kirim | Kode HS dipastikan per SKU dengan deskripsi lengkap | Anda + penyedia jasa |
| Pra-kirim | Status lartas dicek di sumber resmi per kode HS | Penyedia jasa |
| Pra-kirim | Nilai transaksi terdokumentasi: invoice, kontrak, bukti bayar | Anda |
| Pra-kirim | FORM E disiapkan bila barang dan dokumennya memenuhi syarat ACFTA | Supplier + Anda |
| Pra-kirim | Packing list akurat dan marking jelas | Supplier |
| Pra-tiba | Data PIB lengkap: HS, nilai, jumlah, deskripsi | Penyedia jasa |
| Pra-tiba | Status API aktif dan data perusahaan konsisten | Anda |
| Pra-tiba | Izin barang yang disyaratkan sudah beres | Anda + penyedia jasa |
| Pra-tiba | Jadwal tiba dan rencana trucking disepakati | Penyedia jasa |
3. Fase 3 dan 4: saat pemberitahuan dan setelah SPPB
| Fase | Item yang dicek | Siapa mengerjakan |
|---|---|---|
| Saat PIB | Deskripsi barang jujur dan spesifik, bukan dari katalog | Penyedia jasa |
| Saat PIB | Tarif dan dasar hitung dicek ulang sebelum pengajuan | Penyedia jasa |
| Saat PIB | Pembayaran bea masuk dan pajak terselesaikan tepat berkasnya | Anda/penyedia jasa sesuai skema |
| Saat PIB | Bila jalur merah, dokumen pendukung siap segera | Anda + penyedia jasa |
| Pasca-SPPB | Arsip lengkap: PIB, bukti bayar, invoice, dokumen angkut | Anda |
| Pasca-SPPB | Bukti pajak dicocokkan dengan nama PIB dan kebutuhan pembukuan | Anda |
| Pasca-SPPB | Izin edar dicek sebelum barang dijual, untuk kategori yang diawasi | Anda |
| Pasca-SPPB | Selisih atau temuan dicatat untuk perbaikan kiriman berikutnya | Anda + penyedia jasa |
4. Contoh pemakaian rutin (ilustrasi)
Contoh (angka hipotetis): Perusahaan Anda mengirim empat kali sebulan dengan checklist 20 butir. Pada satu pengiriman, cek pra-kirim menemukan satu SKU yang memicu kewajiban standar; pengiriman dipisah dan berkasnya dibereskan dulu. Asumsikan satu episode penahanan berbiaya sekitar Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000; satu temuan checklist yang mencegahnya sudah menutup biaya seluruh proses checklist setahun ke depan.
5. Siapa menandatangani apa
| Peran | Tanggung jawab utamanya |
|---|---|
| Anda (importir) | Data transaksi yang benar, izin produk, dan arsipnya |
| Supplier | Dokumen barang yang jujur: invoice, packing list, marking |
| Penyedia jasa | Klasifikasi, status lartas, berkas kepabeanan, dan koordinasi |
| Peninjau internal | Memastikan checklist benar-benar dijalankan dan temuan ditindak |
6. Bila ada butir yang gagal
- Berhenti dulu, jangan mengalirkan barang. Item yang gagal di fase awal murah; di fase akhir mahal.
- Catat butirnya, sebabnya, dan keputusan penyelesaiannya secara tertulis.
- Bila penyelesaiannya butuh waktu, putuskan dengan sadar: tunggu, pisahkan kiriman, atau ubah jadwal.
- Bila polanya berulang, perbaiki sumbernya, bukan hanya itemnya; biasanya masalahnya di data yang sama.
Halaman terkait
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu checklist kepatuhan impor?
Checklist kepatuhan impor adalah daftar periksa yang dijalankan pada setiap pengiriman dalam empat fase: sebelum barang berangkat, sebelum kapal tiba, saat pemberitahuan impor, dan setelah SPPB terbit. Tujuannya menangkap masalah di fase yang murah, karena item yang terlewat di fase awal selalu lebih mahal di fase berikutnya.
Apa saja yang dicek sebelum barang berangkat?
Paling utama: kode HS dipastikan per SKU dengan deskripsi lengkap, status lartas dicek di sumber resmi, nilai transaksi terdokumentasi dengan invoice dan bukti bayar, FORM E disiapkan bila memenuhi syarat, dan packing list serta marking akurat dari supplier. Semua pekerjaan ini murah di fase ini dan mahal bila dipindah ke pelabuhan.
Apa yang dicek setelah SPPB terbit?
Tiga hal yang sering dianggap selesai padahal belum: arsip lengkap disimpan sebagai satu paket per pengiriman, bukti pajak dicocokkan dengan nama PIB dan kebutuhan pembukuan, dan untuk kategori yang diawasi, izin edar dicek sebelum barang dijual. Fase ini juga tempat mencatat temuan untuk memperbaiki kiriman berikutnya.
Siapa yang sebaiknya menjalankan checklist ini?
Pembagiannya jelas: Anda menangani data transaksi, izin produk, dan arsipnya; supplier menangani dokumen barang yang jujur; penyedia jasa menangani klasifikasi, lartas, dan berkas kepabeanan; dan satu peninjau internal memastikan checklist benar-benar dijalankan. Checklist tanpa peninjau biasanya berhenti dipakai setelah dua bulan.
Bagaimana bila ada butir checklist yang tidak lolos?
Berhentikan alur barang dulu, catat butir dan sebabnya secara tertulis, lalu putuskan dengan sadar: tunda, pisahkan kiriman, atau bereskan berkasnya. Item yang gagal di fase awal masih murah untuk diperbaiki; yang berbahaya adalah mengalirkan barang sambil berharap tidak ada yang bertanya di pelabuhan.
Apakah checklist ini bisa dipakai untuk skema DDP?
Sebagian besar butirnya tetap berlaku karena menyangkut barang dan dokumennya, bukan hanya skema pembayarannya. Yang berbeda adalah baris kewajiban kepabeanan, karena pada DDP itu dijalankan pemilik izin yang dipakai. Bagian pasca-SPPB justru makin penting: Anda perlu tahu dokumen apa yang Anda terima dan tidak terima dari skema itu.
Berapa sering checklist ini perlu diperbarui?
Tinjau sekali per kuartal, atau lebih cepat bila ada perubahan ketentuan yang menyentuh kategori barang Anda. Daftar lartas, standar, dan ketentuan pajak berubah sepanjang waktu, sehingga checklist yang tidak pernah diperbarui perlahan berubah menjadi daftar yang salah. Perubahan kecil yang terdokumentasi lebih baik daripada revisi besar sekali setahun.
Apa manfaat nyata menjalankan checklist ini secara rutin?
Tiga manfaat yang bisa diukur: lebih sedikit episode penahanan dan biaya simpannya, arsip yang siap saat audit atau kredit pajak dibutuhkan, dan pola kesalahan yang terlihat sehingga sumbernya bisa diperbaiki. Pada contoh ilustrasi kami, satu temuan yang mencegah satu penahanan sudah menutup biaya proses checklist untuk waktu yang lama.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Indonesia National Single Window (INSW) — Platform terpadu pengajuan, perizinan dan dokumen ekspor-impor Indonesia
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan