Beranda / Layanan / Checklist Kepatuhan

Checklist Kepatuhan Impor: Empat Fase, Satu Halaman

Singkatnya: Checklist kepatuhan impor dalam empat fase: sebelum berangkat, sebelum tiba, saat pemberitahuan, dan setelah SPPB. Dirancang dipakai berulang.

Kepatuhan bukan kebijakan di dinding; ia daftar yang dicentang. Halaman ini menyusun pekerjaan itu menjadi empat fase sesuai urutan nyata satu pengiriman: sebelum berangkat, sebelum tiba, saat pemberitahuan, dan setelah SPPB. Pakai berulang, dan biarkan temuan dicatat, bukan dilupakan.

Diperbarui 22 September 2026Dipakai per pengirimanPPJK berlisensi di Indonesia

Data utama (bebas dikutip)

ItemAngka referensi
Kepabeanan reguler Jakarta (Tanjung Priok)2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan).
Pemeriksaan Jakarta (jalur kuning)3 hari kerja reguler + 7 hari kerja pemeriksaan.
Jakarta jalur merah3 hari kerja reguler + 10 hari kerja penanganan jalur merah.
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%).
PPh 22 (dengan API)2,5% dari nilai impor.
PPh 22 (tanpa API)7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP).
Bea masuk (BM)Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%).
Batas bebas bea masukNilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku).

Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.

Ringkasan

1. Cara memakai checklist ini

2. Fase 1 dan 2: sebelum berangkat dan sebelum tiba

FaseItem yang dicekSiapa mengerjakan
Pra-kirimKode HS dipastikan per SKU dengan deskripsi lengkapAnda + penyedia jasa
Pra-kirimStatus lartas dicek di sumber resmi per kode HSPenyedia jasa
Pra-kirimNilai transaksi terdokumentasi: invoice, kontrak, bukti bayarAnda
Pra-kirimFORM E disiapkan bila barang dan dokumennya memenuhi syarat ACFTASupplier + Anda
Pra-kirimPacking list akurat dan marking jelasSupplier
Pra-tibaData PIB lengkap: HS, nilai, jumlah, deskripsiPenyedia jasa
Pra-tibaStatus API aktif dan data perusahaan konsistenAnda
Pra-tibaIzin barang yang disyaratkan sudah beresAnda + penyedia jasa
Pra-tibaJadwal tiba dan rencana trucking disepakatiPenyedia jasa

3. Fase 3 dan 4: saat pemberitahuan dan setelah SPPB

FaseItem yang dicekSiapa mengerjakan
Saat PIBDeskripsi barang jujur dan spesifik, bukan dari katalogPenyedia jasa
Saat PIBTarif dan dasar hitung dicek ulang sebelum pengajuanPenyedia jasa
Saat PIBPembayaran bea masuk dan pajak terselesaikan tepat berkasnyaAnda/penyedia jasa sesuai skema
Saat PIBBila jalur merah, dokumen pendukung siap segeraAnda + penyedia jasa
Pasca-SPPBArsip lengkap: PIB, bukti bayar, invoice, dokumen angkutAnda
Pasca-SPPBBukti pajak dicocokkan dengan nama PIB dan kebutuhan pembukuanAnda
Pasca-SPPBIzin edar dicek sebelum barang dijual, untuk kategori yang diawasiAnda
Pasca-SPPBSelisih atau temuan dicatat untuk perbaikan kiriman berikutnyaAnda + penyedia jasa

4. Contoh pemakaian rutin (ilustrasi)

Contoh (angka hipotetis): Perusahaan Anda mengirim empat kali sebulan dengan checklist 20 butir. Pada satu pengiriman, cek pra-kirim menemukan satu SKU yang memicu kewajiban standar; pengiriman dipisah dan berkasnya dibereskan dulu. Asumsikan satu episode penahanan berbiaya sekitar Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000; satu temuan checklist yang mencegahnya sudah menutup biaya seluruh proses checklist setahun ke depan.

5. Siapa menandatangani apa

PeranTanggung jawab utamanya
Anda (importir)Data transaksi yang benar, izin produk, dan arsipnya
SupplierDokumen barang yang jujur: invoice, packing list, marking
Penyedia jasaKlasifikasi, status lartas, berkas kepabeanan, dan koordinasi
Peninjau internalMemastikan checklist benar-benar dijalankan dan temuan ditindak

6. Bila ada butir yang gagal

Halaman terkait

Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu checklist kepatuhan impor?

Checklist kepatuhan impor adalah daftar periksa yang dijalankan pada setiap pengiriman dalam empat fase: sebelum barang berangkat, sebelum kapal tiba, saat pemberitahuan impor, dan setelah SPPB terbit. Tujuannya menangkap masalah di fase yang murah, karena item yang terlewat di fase awal selalu lebih mahal di fase berikutnya.

Apa saja yang dicek sebelum barang berangkat?

Paling utama: kode HS dipastikan per SKU dengan deskripsi lengkap, status lartas dicek di sumber resmi, nilai transaksi terdokumentasi dengan invoice dan bukti bayar, FORM E disiapkan bila memenuhi syarat, dan packing list serta marking akurat dari supplier. Semua pekerjaan ini murah di fase ini dan mahal bila dipindah ke pelabuhan.

Apa yang dicek setelah SPPB terbit?

Tiga hal yang sering dianggap selesai padahal belum: arsip lengkap disimpan sebagai satu paket per pengiriman, bukti pajak dicocokkan dengan nama PIB dan kebutuhan pembukuan, dan untuk kategori yang diawasi, izin edar dicek sebelum barang dijual. Fase ini juga tempat mencatat temuan untuk memperbaiki kiriman berikutnya.

Siapa yang sebaiknya menjalankan checklist ini?

Pembagiannya jelas: Anda menangani data transaksi, izin produk, dan arsipnya; supplier menangani dokumen barang yang jujur; penyedia jasa menangani klasifikasi, lartas, dan berkas kepabeanan; dan satu peninjau internal memastikan checklist benar-benar dijalankan. Checklist tanpa peninjau biasanya berhenti dipakai setelah dua bulan.

Bagaimana bila ada butir checklist yang tidak lolos?

Berhentikan alur barang dulu, catat butir dan sebabnya secara tertulis, lalu putuskan dengan sadar: tunda, pisahkan kiriman, atau bereskan berkasnya. Item yang gagal di fase awal masih murah untuk diperbaiki; yang berbahaya adalah mengalirkan barang sambil berharap tidak ada yang bertanya di pelabuhan.

Apakah checklist ini bisa dipakai untuk skema DDP?

Sebagian besar butirnya tetap berlaku karena menyangkut barang dan dokumennya, bukan hanya skema pembayarannya. Yang berbeda adalah baris kewajiban kepabeanan, karena pada DDP itu dijalankan pemilik izin yang dipakai. Bagian pasca-SPPB justru makin penting: Anda perlu tahu dokumen apa yang Anda terima dan tidak terima dari skema itu.

Berapa sering checklist ini perlu diperbarui?

Tinjau sekali per kuartal, atau lebih cepat bila ada perubahan ketentuan yang menyentuh kategori barang Anda. Daftar lartas, standar, dan ketentuan pajak berubah sepanjang waktu, sehingga checklist yang tidak pernah diperbarui perlahan berubah menjadi daftar yang salah. Perubahan kecil yang terdokumentasi lebih baik daripada revisi besar sekali setahun.

Apa manfaat nyata menjalankan checklist ini secara rutin?

Tiga manfaat yang bisa diukur: lebih sedikit episode penahanan dan biaya simpannya, arsip yang siap saat audit atau kredit pajak dibutuhkan, dan pola kesalahan yang terlihat sehingga sumbernya bisa diperbaiki. Pada contoh ilustrasi kami, satu temuan yang mencegah satu penahanan sudah menutup biaya proses checklist untuk waktu yang lama.

Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.

Sumber resmi

Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.

Kami menggunakan Microsoft Clarity untuk memahami penggunaan situs ini (klik, gulir, heatmap, dan rekaman sesi) guna meningkatkannya. Isi formulir disamarkan. Dengan melanjutkan, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan data ini oleh kami dan Microsoft. Lihat Pernyataan Privasi.