Setiap bulan, ribuan kontainer berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di China menuju Tanjung Priok dan Tanjung Emas. Sebagian besar masuk dengan lancar. Sebagian lain berhenti di pelabuhan selama berminggu-minggu — bukan karena dokumennya kurang, tapi karena ada satu regulasi yang tidak dicek sejak awal.
Artikel ini merangkum lima titik regulasi yang paling sering menjadi penyebab barang tertahan di Bea Cukai, dan cara mengeceknya sebelum Anda mengirim barang.
1. Klasifikasi HS Code — Indonesia pakai 8 digit, bukan 10
Ini kesalahan paling umum dan paling mahal. Di China, kode HS ditulis 10 digit. Di Indonesia, sistem BTKI memakai 8 digit.
Kode HS yang tercantum di dokumen ekspor China tidak bisa langsung disalin ke PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Kalau salah klasifikasi:
- Tarif Bea Masuk (BM) yang dibayar jadi berbeda dari seharusnya;
- Kondisi Lartas yang menempel di kode itu juga ikut salah;
- Hasil akhirnya bisa berupa SPBL — Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan: barang tidak boleh keluar sampai masalahnya dibereskan.
Klasifikasi yang benar bukan soal "kode mana yang tarifnya paling murah", tapi kode mana yang memang sesuai kondisi barang. Kalau barang tidak sesuai dengan kode yang dipakai, selisihnya akan ditemukan saat audit pasca-clearance.
2. Status Lartas — dicek di INSW, bukan dari pengalaman
Lartas adalah singkatan dari Larangan dan/atau Pembatasan. Ada dua jenis:
- Lartas Larangan — barang yang dilarang masuk sama sekali (contoh: jenis tertentu dari limbah, produk yang melanggar hak paten);
- Lartas Pembatasan — boleh masuk, tapi harus ada izin dari kementerian teknis.
Yang sering terjadi: importir berasumsi "tahun lalu barang saya bisa masuk, jadi sekarang pasti bisa juga". Padahal status Lartas bisa berubah setiap tahun lewat Permendag.
Izin yang paling sering dibutuhkan:
| Izin | Kapan diperlukan |
|---|---|
| PI — Persetujuan Impor | Barang dalam kategori tertentu sesuai Permendag |
| LS — Laporan Surveyor | Wajib verifikasi sebelum pengapalan (umumnya tekstil dan produk terkait) |
| SNI | Produk wajib SNI (lihat poin 3) |
| BPOM | Makanan, minuman, kosmetik, obat (lihat poin 4) |
Cara mengecek: buka laman Klasifikasi Barang di situs resmi INSW (Indonesia National Single Window), masukkan kode HS 8 digit, lalu lihat kolom Lartas-nya. Ini sumber resmi — bukan hasil "kata orang".
3. SNI — daftar wajib diperluas sejak 24 Juli 2026
Standar Nasional Indonesia (SNI) awalnya hanya mewajibkan beberapa produk (mainan anak, helm, semen, produk kelistrikan tertentu). Sejak 24 Juli 2026, cakupan wajib SNI diperluas.
Yang penting dipahami: SNI untuk impor memerlukan dua dokumen, bukan satu:
- Sertifikat SNI — diterbitkan setelah audit, termasuk audit pabrik untuk banyak kategori;
- SPPT-SNI — Surat Persetujuan Pemberlakuan Tanda SNI, terkait izin impor dan pencetakan label.
Banyak importir mengira sertifikatnya sudah lengkap, padahal SPPT-SNI belum keluar — dan tanpa itu barang tetap tidak bisa dikeluarkan dari pelabuhan.
4. BPOM — untuk makanan, minuman, kosmetik, dan obat
Semua produk yang masuk kategori ini harus punya nomor registrasi BPOM sebelum bisa dijual di Indonesia. Ada dua jenis nomor:
- ML — untuk produk yang diproduksi di dalam negeri;
- NA — untuk produk impor.
Perlu dicatat: nomor registrasi BPOM diberikan per produk, bukan per perusahaan. Kalau Anda mendatangkan 12 SKU baru, 12 nomor itu harus diurus satu per satu — dan masing-masing punya persyaratan dokumen sendiri.
Prosesnya mencakup penilaian dokumen, dan untuk banyak kategori juga memerlukan hasil uji laboratorium dari laboratorium yang terakreditasi.
5. Sertifikasi Halal — mulai 17 Oktober 2026
Ini yang paling dekat waktunya. Mulai 17 Oktober 2026, sertifikasi Halal menjadi wajib untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik yang diperdagangkan di Indonesia.
Yang perlu diketahui sekarang
- Prosesnya memakan waktu 4–6 bulan, dan untuk produk makanan biasanya termasuk audit pabrik di negara asal.
- Karena itu, sertifikat Halal baru hampir pasti tidak bisa terbit sebelum 17 Oktober 2026 kalau baru diajukan sekarang. Siapa pun yang menjanjikan sebaliknya sedang tidak jujur soal timeline.
- Sertifikat Halal dari lembaga di luar Indonesia tidak otomatis diakui oleh BPJPH. Sertifikat dari asosiasi Islam lokal di China sering tidak masuk dalam daftar yang diakui.
Jadi apa yang harus dilakukan sebelum 17 Oktober?
Yang paling mendesak bukan mengurus sertifikatnya — waktunya sudah tidak cukup. Yang mendesak adalah memeriksa kondisi stok Anda:
- Barang yang masih dalam perjalanan — kapan ETA-nya? Sebelum atau sesudah 17 Oktober?
- Barang yang sudah ada di gudang — cukup untuk menutup penjualan sampai kapan?
- SKU yang belum bersertifikat — mana saja yang harus segera diajukan, supaya pengajuan berjalan selama stok lama masih terpakai?
Kalau tiga hal ini sudah jelas, barulah pengajuan sertifikasi dijalankan dengan urutan prioritas yang benar — bukan menebak-nebak.
Barang khusus: DG dan OOG
Dua kategori yang paling sering ditolak pihak lain:
- DG (Dangerous Goods) — bahan kimia, baterai lithium, aerosol, cat. Butuh deklarasi DG dan penempatan khusus di pelabuhan. Ada batas waktu penyimpanan yang harus dipantau.
- OOG (Out of Gauge) — barang yang melebihi ukuran kontainer standar: mesin besar, struktur baja, alat berat. Butuh perhitungan dimensi dan penyiapan lantai khusus, dan sering tidak bisa dikerjakan sembarangan.
Untuk kedua kategori ini, hal terpenting adalah pemeriksaan sejak sebelum pengapalan. Kalau baru ditangani saat barang tiba di pelabuhan, pilihannya sudah sangat terbatas.
Mengecek sendiri, gratis
Sebagian besar informasi di atas bisa Anda cek sendiri tanpa biaya:
- Klasifikasi HS & kondisi Lartas — tersedia alat pencarian di freedomlogis.com/id/tools/hs.html
- Alur kepabeanan impor secara lengkap — panduan langkah demi langkah di freedomlogis.com/id/guide.html
- Barang khusus (DG, OOG, makanan & minuman, kosmetik, izin PI/LS/SNI/BPOM/Halal) — freedomlogis.com/id/special/
Ringkasan
| Titik pemeriksaan | Dasar | Kapan harus dicek |
|---|---|---|
| HS Code 8 digit | BTKI | Sebelum order ke supplier |
| Status Lartas | Permendag + INSW | Sebelum pengapalan |
| SNI | Wajib diperluas 24 Jul 2026 | Saat perencanaan impor |
| Registrasi BPOM (NA) | Peraturan BPOM | Saat SKU direncanakan |
| Sertifikasi Halal | Wajib 17 Okt 2026 | Sekarang — cek stok dulu |
Tentang kami
PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS adalah perusahaan freight forwarding yang terdaftar resmi sebagai PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) di Indonesia.
Kami menangani impor laut dari China ke Indonesia secara menyeluruh — pengurusan dokumen PIB, kepabeanan, perizinan impor (PI, LS, SNI, BPOM, Halal), sampai pengiriman door-to-door. Kami beroperasi di dua pelabuhan utama: Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Emas (Semarang), dengan penanganan D/O langsung ke 13 perusahaan pelayaran.
Kalau Anda ingin memeriksa kondisi stok atau kelengkapan dokumen sebelum 17 Oktober, silakan hubungi kami — pemeriksaan awal tidak dipungut biaya dan tanpa komitmen.
WhatsApp: +62 823 1007 6996
Situs web: freedomlogis.com/id · Panduan D/O
Seri: Impor dari China ke Indonesia
Artikel ini adalah bagian ke-1 dari rangkaian enam belas tahap impor:
- Sebelum kirim: lima titik regulasi yang wajib dicek — artikel yang sedang Anda baca
- Setelah tiba: alur barang di pelabuhan sampai keluar
- Hitung biaya: bea masuk, PPN, dan PPh 22
- Izin impor: API, PI, LS, SNI, BPOM, dan halal
- Berapa lama: timeline impor sampai barang bisa diambil
- Verifikasi sebelum kirim: VO dan LS, kenapa harus dari negara asal
- D/O di dua pelabuhan: Tanjung Priok dan Tanjung Emas
- HS code dan Lartas: cara cek kode barang sebelum kirim
- Tukar D/O: surat kuasa, LOI, dan CGL
- Surcharge FCL: membaca biaya tambahan sebelum kirim
- FORM E dan ACFTA: cara menghemat bea masuk secara sah
- Door to door: dari pabrik di China sampai gudang Anda
- Memilih lembaga LS (surveyor) yang tepat
- Impor sementara dengan ATA Carnet
- Free time kontainer: menghitung demurrage dan detention
- SPTNP: membaca penetapan dan mengajukan keberatan