Beranda / Blog / Tahap 3

Pajak Impor dari China: Cara Hitung Bea Masuk, PPN, dan PPh 22 (2026)

Pada artikel sebelumnya kita mengikuti perjalanan kontainer dari kapal bersandar sampai keluar dari pelabuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang biasanya muncul lebih dulu — bahkan sebelum barang dikirim: berapa total pajak yang harus dibayar?

Diperbarui 16 Oktober 2026Bagian 3 dari 16 · Seri Impor dari China
ACFTABea MasukFORM EHitung PajakImpor ChinaKepabeananLogistik IndonesiaPajak ImporPPh 22PPN Impor

Banyak importir baru menghitung dari harga barang saja, lalu kaget saat tagihan bea cukai datang. Penyebabnya sederhana: pajak impor di Indonesia bukan satu pajak, melainkan beberapa lapisan yang dihitung berurutan — dan setiap lapisan memakai dasar perhitungan yang berbeda.

Artikel ini menjelaskan lapisan-lapisannya, urutan perhitungannya, dan contoh hitungan lengkap, supaya Anda bisa memperkirakan biaya sebelum kontainer berangkat.


Empat lapisan biaya di bea cukai

LapisanNamaDasar perhitunganBesaran
1Bea Masuk (BM)Nilai Pabean (CIF)Sesuai HS code; bisa 0% bila ada preferensi
2PPN ImporNilai Pabean + BMEfektif 11%
3PPh Pasal 22Nilai Pabean + BM2,5% atau 7,5%
4PPnBMNilai Pabean + BMHanya barang mewah tertentu

Perhatikan kolom ketiga. Lapisan 2 dan 3 tidak dihitung dari harga barang, melainkan dari nilai impor yang sudah termasuk bea masuk. Inilah alasan tagihan sering terasa lebih besar dari perkiraan awal.

Titik awal: nilai CIF

Semua perhitungan dimulai dari Nilai Pabean — dalam praktik sehari-hari disebut nilai CIF:

Kalau Anda hanya memegang harga FOB (barang di pelabuhan asal), biaya freight dan asuransi tetap harus ditambahkan untuk memperoleh nilai CIF. Ini kesalahan pertama yang paling sering terjadi: menghitung pajak dari harga FOB, padahal dasar yang dipakai bea cukai adalah CIF.

Urutan perhitungan

  1. Nilai Pabean (CIF) ditetapkan;
  2. BM = Nilai Pabean × tarif HS;
  3. Nilai Impor = Nilai Pabean + BM;
  4. PPN = Nilai Impor × 11% (efektif);
  5. PPh 22 = Nilai Impor × 2,5% atau 7,5%;
  6. Total = BM + PPN + PPh 22 (+ PPnBM bila ada).

Urutan ini penting. PPN dan PPh 22 dihitung setelah BM ditambahkan — bukan sebelum.

Lapisan 1 — Bea Masuk (BM)

Tarif bea masuk ditentukan oleh 8 digit HS code barang Anda di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Pembandingnya adalah tarif MFN (Most Favoured Nation), yang rata-rata sekitar 8,1% — tetapi tarif sebenarnya bergantung pada jenis barang: bahan baku industri umumnya rendah, sedangkan barang konsumsi jadi bisa jauh lebih tinggi.

Yang sering menurunkan BM hingga mendekati nol adalah tarif preferensi FTA. Untuk barang asal China, sebagian besar pos tarif masuk dalam skema ACFTA yang dapat dinikmati dengan FORM E (Surat Keterangan Asal).

Satu hal yang perlu diluruskan: FORM E hanya memberi akses ke tarif preferensi. Apakah tarifnya menjadi 0%, 5%, atau tetap seperti MFN — tergantung pada subpos HS barang tersebut. Jadi bukan "punya FORM E berarti bebas bea".

Selain BM biasa, ada juga pungutan tambahan untuk produk tertentu: BMAD (bea masuk antidumping) dan BMTP (bea masuk tindakan pengamanan) — misalnya pada sebagian tekstil, baja, dan keramik.

Lapisan 2 — PPN Impor

Tarif resmi PPN adalah 12% (UU HPP). Namun melalui PMK 131/2024, dasar pengenaan untuk barang bukan mewah dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor — sehingga tarif yang benar-benar dibayar menjadi efektif 11%.

Hanya barang yang tergolong mewah (kategori PPnBM) yang dikenai PPN penuh 12%.

Untuk importir yang sudah terdaftar sebagai PKP, PPN impor ini dapat dikreditkan sebagai pajak masukan pada SPT masa. Artinya pengeluaran di pelabuhan besar, tetapi sebagian bisa diperhitungkan kembali — bukan hilang begitu saja.

Lapisan 3 — PPh Pasal 22

PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut di muka oleh bea cukai saat impor. Poin penting: ini bukan pajak final. Nilainya dapat dikreditkan terhadap PPh badan tahunan.

Besarnya bergantung pada status importir, sesuai PMK 51/2025 (berlaku sejak 1 Agustus 2025):

Status importirTarif PPh 22
Memiliki API (Angka Pengenal Importir)2,5%
Tanpa API7,5%
Tanpa NPWPTarif berlipat dari ketentuan di atas

Inilah alasan memiliki API (kini melekat pada NIB yang diterbitkan lewat OSS) langsung menghemat biaya: selisih 2,5% vs 7,5% cukup terasa pada nilai impor yang besar.

Lapisan 4 — PPnBM

PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) hanya berlaku untuk kelompok barang tertentu — misalnya mobil mewah, properti bernilai sangat tinggi, pesawat pribadi, dan kapal pesiar. Tarifnya mulai dari 10% dan dapat jauh lebih tinggi tergantung jenisnya.

Kalau barang Anda bukan tergolong mewah, lapisan ini tidak muncul sama sekali.


Contoh hitungan lengkap

Anggaplah sebuah impor dengan Nilai Pabean (CIF) = Rp 100.000.000 dan importir memiliki API. Mari bandingkan dua skenario.

Skenario A — tanpa FORM E (BM 15%)

KomponenPerhitunganJumlah
Nilai Pabean (CIF)—Rp 100.000.000
Bea Masuk100.000.000 × 15%Rp 15.000.000
Nilai Impor100.000.000 + 15.000.000Rp 115.000.000
PPN115.000.000 × 11%Rp 12.650.000
PPh 22115.000.000 × 2,5%Rp 2.875.000
Total pajak—Rp 30.525.000

Totalnya sekitar 30,5% dari nilai CIF.

Skenario B — dengan FORM E (BM 0%)

KomponenPerhitunganJumlah
Nilai Pabean (CIF)—Rp 100.000.000
Bea Masukpreferensi ACFTARp 0
Nilai Impor100.000.000 + 0Rp 100.000.000
PPN100.000.000 × 11%Rp 11.000.000
PPh 22100.000.000 × 2,5%Rp 2.500.000
Total pajak—Rp 13.500.000

Totalnya hanya 13,5% dari CIF. Selisih kedua skenario: Rp 17.025.000 pada satu kontainer yang sama.

Perhatikan efek berantainya. Bea masuk turun Rp 15.000.000, tetapi karena nilai impor juga ikut turun, PPN dan PPh 22 turut menyusut — selisih akhirnya menjadi Rp 17 juta, bukan Rp 15 juta. Satu lembar FORM E yang benar dapat bernilai sebesar itu.

Catatan: bila importir tidak memiliki API, PPh 22 pada Skenario A menjadi 7,5% (Rp 8.625.000) sehingga totalnya naik menjadi sekitar Rp 36.275.000.


Empat hal yang sering salah dihitung

  1. Memakai harga FOB sebagai dasar. Yang dipakai bea cukai adalah CIF. Freight dan asuransi harus ditambahkan lebih dulu.
  2. Menganggap FORM E berarti bebas bea. Yang terbuka hanyalah akses ke tarif preferensi; hasil akhirnya tetap bergantung pada subpos HS.
  3. Menganggap PPh 22 hilang. Ini pungutan di muka yang dapat dikreditkan. Tetap dihitung sebagai kas keluar saat perhitungan modal kerja, tetapi bukan biaya final.
  4. Melupakan biaya di luar pajak. Biaya penumpukan dan sewa kontainer (demurrage/detention) sering lebih besar daripada selisih pajak — dan tidak muncul di tagihan bea cukai.

Kalau nilai pabean dipersoalkan

Bila bea cukai menilai harga yang dideklarasikan terlalu rendah, akan terbit SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean). Ini bukan keputusan akhir dan masih ada jalur untuk menjelaskan atau mengajukan koreksi — tetapi setiap proses tambahan memakan waktu dan menahan kontainer di pelabuhan.

Cek sendiri, gratis

Besaran di atas bergantung pada HS code dan status importir Anda. Semuanya bisa dipastikan lebih dulu:


Tentang kami

PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS adalah perusahaan freight forwarding yang terdaftar resmi sebagai PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) di Indonesia.

Kami menangani impor laut dari China ke Indonesia secara menyeluruh — penyerahan D/O langsung ke 13 perusahaan pelayaran, penyampaian PIB, kepabeanan, perizinan impor (PI, LS, SNI, BPOM, Halal), sampai pengiriman door-to-door. Kami beroperasi di dua pelabuhan utama: Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Emas (Semarang).

Kalau Anda ingin memperkirakan total biaya masuk sebelum barang berangkat, silakan hubungi kami — pemeriksaan awal tidak dipungut biaya dan tanpa komitmen.

WhatsApp: +62 823 1007 6996
Situs web: freedomlogis.com/id · Panduan D/O


Seri: Impor dari China ke Indonesia

Artikel ini adalah bagian ke-3 dari rangkaian enam belas tahap impor:

  1. Sebelum kirim: lima titik regulasi yang wajib dicek
  2. Setelah tiba: alur barang di pelabuhan sampai keluar
  3. Hitung biaya: bea masuk, PPN, dan PPh 22 — artikel yang sedang Anda baca
  4. Izin impor: API, PI, LS, SNI, BPOM, dan halal
  5. Berapa lama: timeline impor sampai barang bisa diambil
  6. Verifikasi sebelum kirim: VO dan LS, kenapa harus dari negara asal
  7. D/O di dua pelabuhan: Tanjung Priok dan Tanjung Emas
  8. HS code dan Lartas: cara cek kode barang sebelum kirim
  9. Tukar D/O: surat kuasa, LOI, dan CGL
  10. Surcharge FCL: membaca biaya tambahan sebelum kirim
  11. FORM E dan ACFTA: cara menghemat bea masuk secara sah
  12. Door to door: dari pabrik di China sampai gudang Anda
  13. Memilih lembaga LS (surveyor) yang tepat
  14. Impor sementara dengan ATA Carnet
  15. Free time kontainer: menghitung demurrage dan detention
  16. SPTNP: membaca penetapan dan mengajukan keberatan