Import Borongan DDP: Apa yang Termasuk, Bagaimana Hitungannya, dan Siapa Importirnya

Ringkasan

• Double clearance berarti dua batas kepabeanan dilintasi untuk Anda: clearance ekspor di China (booking, stuffing, deklarasi ekspor, release) dan clearance impor di Indonesia (penukaran D/O, pengajuan PIB, pembayaran pajak, release).
• Pajak termasuk berarti pajak impor Indonesia — BM, PPN, dan PPh 22 — sudah berada di dalam harga, sehingga penerima tidak membayar ke bea cukai secara terpisah.
• Sampai alamat berarti pengiriman berlanjut setelah barang keluar, sampai ke alamat penerima.
• Istilah niaga untuk ketiganya adalah DDP; kebalikannya DDU — barang sampai alamat, tetapi pajak dibayar penerima dan bukti pajaknya atas nama penerima.

"Double clearance" dalam tiga bagian

Satu kalimat menggabungkan tiga layanan yang bisa dipisah. Pastikan masing-masing sebelum membandingkan penawaran — sebagian besar sengketa di jalur ini berawal dari penawaran yang dibaca lebih luas daripada isinya.

• Ketiganya bisa dipisah: double clearance tanpa pajak termasuk pada praktiknya adalah DDU; pajak termasuk tanpa pengiriman berhenti di pelabuhan.
• Pajak termasuk bukan berarti "tidak dideklarasi". Uraian barang, jumlah, dan nilai tetap dideklarasi sebenarnya — yang berpindah hanya kewajiban membayarnya.

DDP vs DDU dalam satu tabel

Baris di bawah ini yang menentukan hasil di jalur ini. Pembahasan lengkapnya ada di Borongan / All-in dan Import Resmi.

Dalam satu kalimat: DDP itu "ongkos dan pajak jadi satu angka, penerima tinggal menerima"; DDU itu "barang sampai alamat, pajak dibayar penerima, dan bukti pajaknya atas nama penerima".

Yang tercakup dalam harga borongan

Pakai tabel ini untuk membaca penawaran mana pun — milik Anda atau milik kompetitor. Bila satu segmen tidak ada di penawaran, ia akan muncul sebagai tagihan kemudian.

Pajak di dalam harga, dan cara memeriksanya

Harga borongan hanya sejujur pajak yang ada di dalamnya. Tiga baris berikut menyusun seluruh perhitungan pajak impor Indonesia, dan Anda bisa menjalankannya pada penawaran mana pun.

• BM (bea masuk) = tarif BM × CIF. Tarifnya ditentukan kode HS / BTKI, umumnya 0-15%; preferensi FORM E (ACFTA) / RCEP dapat membuat banyak posisi menjadi 0%.
• Nilai impor = CIF + BM — dasar bersama bagi dua pajak berikutnya.
• PPN = 12% tarif × 11/12 = efektif 11% (non-mewah); barang dalam daftar PPnBM dikenakan 12% penuh.
• PPh 22 impor = 2,5% bila punya API + NPWP, atau 7,5% bila tanpa API; tanpa NPWP dikenakan tambahan 100% dari tarif normal.

Contoh hitungan — CIF USD 10.000, tarif BM 5%, PPh 22 sebesar 2,5% (pemegang API + NPWP):

Cara membacanya dengan benar: harga borongan yang mendekati angka ongkos saja untuk kiriman ini bukan penemuan — biasanya berarti nilai yang dideklarasi, kode HS, atau identitas importirnya berbeda dari keadaan sebenarnya. Versi perhitungan langkah demi langkah ada di Hitung BM, PPN & PPh.

Untuk barang apa borongan cocok

• Penerima tidak punya izin impor Indonesia (tanpa API / NPWP) dan tidak bisa mengurus barangnya sendiri.
• Kiriman kecil, sampel, dan LCL, di mana biaya mengurus sendiri lebih besar daripada nilai barangnya.
• Percobaan pertama, sebelum penerima memutuskan mendaftar identitas impor.
• Uraian barang campuran dan banyak SKU, di mana satu angka lebih mudah dibandingkan dan direkonsiliasi.
• Penerima tidak membutuhkan bukti pajak untuk kredit pajak masukan atau pencatatan aset tetap.

Untuk barang apa borongan tidak cocok

• Penerima punya API + NPWP dan butuh bukti pajak atas nama sendiri untuk kredit pajak masukan atau restitusi — skema borongan menyerahkan bukti itu ke pihak lain.
• Barang bernilai tinggi dan sensitif terhadap tarif (kategori BM tinggi): harga borongan memuat premi risiko yang sering kali kalah murah dibanding pembayaran sesuai kuitansi.
• Barang yang memerlukan preferensi FORM E / RCEP atau sertifikat SNI, BPOM, dan sejenisnya — sertifikat itu terbit atas nama pemegangnya dan tidak bisa menumpang pada nama pihak lain.
• Barang yang dokumen impor resminya harus sama dengan penerima untuk pembukuan, pencatatan aset tetap, atau ekspor kembali.
• Semua barang yang uraian, jumlah, atau nilainya tidak dapat dideklarasi sebenarnya — borongan bukan jalan untuk menghindari deklarasi.

Jebakan yang umum

• Menganggap "pajak termasuk" berarti semuanya. Yang termasuk hanya BM + PPN + PPh 22. Pendampingan pemeriksaan, demurrage, storage, kelebihan masa pakai kontainer, dan deklarasi ulang umumnya di luar — minta daftar pengecualiannya secara tertulis.
• Tidak pernah menanyakan atas izin siapa deklarasinya berjalan. Kiriman yang sama dihitung dengan 2,5% atau 7,5% beda seperlima lebih pada pajaknya — pilihan itu sudah tertanam dalam penawaran.
• Butuh kredit pajak tetapi tetap memakai borongan. Bukti pajak berada di luar perusahaan Anda, dan membetulkannya setelah kejadian itu menyusahkan.
• Mencampur barang berizin ke dalam kiriman. Barang berizin harus diajukan atas nama pemegang izin; mencampurnya menahan seluruh kiriman.
• Menganggap janji waktu sebagai isi kontrak. Kepabeanan dan pengiriman terpapar pemeriksaan, dokumen, dan keadaan pelabuhan; sebaiknya tidak ada pihak yang mengunci jumlah hari dalam kontrak.

Pertanyaan tentang siapa importirnya

Ini satu pertanyaan yang memisahkan layanan borongan dari sekadar cerita tentangnya. DDP ke Indonesia mensyaratkan identitas impor berlisensi yang nyata pada deklarasi — dan identitas itu harus disebut sebelum kontainer berangkat.

• Tanyakan langsung: siapa yang mengajukan PIB, atas NPWP / API siapa, dengan nilai dan kode HS berapa barang dideklarasi, dan siapa yang menjawab pertanyaan bea cukai. Penyedia yang menolak menjawab bukan sedang menawarkan DDP.
• Seperti apa DDP yang jujur: pihak pengajuan disebut namanya, berlisensi, dan tertulis dalam perjanjian; nilai dan kode HS sesuai transaksi sebenarnya; penerima tahu persis atas nama siapa pajaknya tercatat.
• Seperti apa DDP yang tidak jujur: clearance memakai izin pihak ketiga yang tidak disebut namanya, harga dekat dengan ongkos saja, dan penerima tidak bisa menyebut siapa yang mendeklarasi barangnya. Lihat Undername Import.
• Posisi kami: bila Anda punya NPWP dan API, kami mengajukan atas identitas Anda dan menjaga jejak pajak tetap milik Anda. Bila belum punya, kami menjalankan skema yang transparan dengan konsekuensi dan risiko pajak tertulis sebelum kontainer berangkat.

Halaman terkait

Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. Wuhan Freedom International Logistics Co., Ltd. · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang / Wuhan.