Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Pengurusan NIB / API | NIB 1-2 hari kerja; API (izin impor) 3-7 hari kerja. |
| LS (Laporan Surveyor) | 3-7 hari kerja termasuk penerbitan sertifikat. |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| Pengajuan PIB hingga terbit SPPB | 1-3 hari kerja. |
| Tingkat pemeriksaan (kisaran praktik) | Jalur kuning sekitar 10-20%, jalur merah sekitar 3-5% (bukan statistik resmi; berfluktuasi menurut musim dan komoditas). |
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Ringkasan
- Impor resmi berdiri di atas badan usaha. NPWP, NIB, dan API adalah fondasinya; tanpa itu Anda tetap bisa impor memakai izin pihak lain, tetapi dokumen tidak atas nama Anda.
- Dana yang perlu disiapkan lebih besar dari harga barang. Ada bea masuk, PPN, PPh 22, ongkos angkut, dan biaya pelabuhan yang semuanya jatuh sebelum barang bisa keluar.
- Kesalahan pemula paling sering di urutan. Mengurus izin setelah barang berjalan membuat pilihan menyempit, bukan mempercepat.
1. Syarat badan usaha: apa saja dan urutannya
| Syarat | Fungsinya | Tanpa ini |
|---|---|---|
| NPWP 16 digit | Identitas pajak perusahaan, dasar semua kewajiban kepabeanan | PPh 22 dikenai tambahan 100% |
| NIB via OSS | Identitas usaha tunggal, dasar pengajuan API | Tidak bisa lanjut ke API |
| API (API-U atau API-P) | Izin impor untuk barang dagangan atau barang sendiri | PPh 22 naik ke 7,5% dan riwayat impor tidak terbentuk |
| NITKU 22 digit | Identitas lokasi usaha di sistem kepabeanan; 16 digit pertama adalah NPWP | Berkas kepabeanan tidak lengkap |
| Rekening korporat | Alur pembayaran ke supplier yang bisa dipertanggungjawabkan | Bukti transaksi lemah saat audit |
Catatan: sejak 1 Juli 2024 NPWP badan usaha diseragamkan 16 digit, dan NITKU 22 digit dengan 16 digit pertamanya adalah NPWP itu sendiri.
2. Belum punya badan usaha? Pilihannya
- Skema DDP all-in. Barang tetap masuk lewat jalur resmi memakai izin pihak lain, satu harga mencakup bea masuk dan pajak; cocok untuk memulai tanpa menunggu izin sendiri.
- Skema undername. Memakai izin pihak lain secara berulang; lebih murah dari DDP di beberapa kasus, tetapi bukti pajak tetap tidak atas nama Anda.
- Mengurus izin sambil berjalan. Mitra yang baik akan membantu transisi ke skema reguler begitu API Anda aktif, bukan mempertahankan ketergantungan.
3. Dana yang harus disiapkan di luar harga barang
Ini bagian yang paling sering membuat pengiriman pertama mengejutkan. Sebelum barang keluar pelabuhan, beban berikut harus ada dalam hitungan Anda.
| Pos biaya | Kapan terjadi | Catatan |
|---|---|---|
| Bea masuk | Sebelum SPPB | Tarif mengikuti HS code; bisa turun bila ada FORM E |
| PPN impor | Sebelum SPPB | Efektif sekitar 11% dari CIF + bea masuk untuk barang non-mewah |
| PPh 22 impor | Sebelum SPPB | 2,5% / 7,5% tergantung API; +100% bila tanpa NPWP |
| Ongkos angkut dan biaya pelabuhan | Per pengapalan | Termasuk THC, dokumen, dan trucking ke alamat |
| Dana mengendap bila pemeriksaan | Saat jalur fisik | Demurrage dan storage jalan meski barang tertahan |
4. Dokumen yang wajib ada per pengiriman
| Dokumen | Dibuat oleh | Fungsinya |
|---|---|---|
| Invoice komersial | Anda atau supplier | Dasar nilai pabean |
| Packing list | Supplier | Jumlah, berat, volume, dan penandaan koli |
| Konosemen / airway bill | Pelayaran atau penerbangan | Bukti angkut dan hak ambil barang |
| SKA FORM E bila memenuhi syarat | Supplier via lembaga penerbit China | Tarif preferensi ACFTA, bea masuk lebih rendah |
| Izin khusus sesuai Lartas | Anda atau instansi terkait | Syarat masuk atau beredar untuk jenis tertentu |
5. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemula
- Menghitung modal hanya dari harga barang. Pengiriman pertama sering macet di pelabuhan bukan karena barangnya, melainkan karena dana pajak dan biaya pelabuhan belum dialokasikan.
- Menunda pengurusan izin sampai barang jalan. Bila lartas ditemukan saat barang sudah tiba, pilihan yang tersisa jauh lebih sedikit dan lebih mahal.
- Membeli tanpa kesepakatan Incoterms tertulis. Batas siapa menanggung angkut dan asuransi yang tidak jelas selalu berakhir jadi selisih yang diperdebatkan.
- Menganggap semua barang sama perlakuannya. Satu HS code beda bisa memindahkan barang Anda dari jalur bebas ke daftar yang butuh izin.
6. Urutan yang kami sarankan
Bila urutan ini diikuti, pengiriman pertama umumnya berjalan tanpa kejutan besar.
- Kirim daftar barang dan pastikan HS code serta status lartas lebih dulu, bukan setelah deposit.
- Tentukan skema impor: reguler bila API sudah siap, atau skema izin pihak lain bila belum.
- Kunci Incoterms dan jadwal produksi secara tertulis dengan supplier.
- Alokasikan dana pajak dan biaya pelabuhan sejak harga barang disepakati.
- Simpan seluruh dokumen per pengiriman sebagai satu arsip sejak awal.
Halaman terkait
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa syarat minimum untuk menjadi importir di Indonesia?
Untuk impor atas nama sendiri, fondasinya adalah NPWP 16 digit, NIB dari OSS, dan API sesuai jenis usaha. Di sistem kepabeanan perusahaan juga memiliki NITKU 22 digit yang 16 digit pertamanya adalah NPWP. Tanpa API, PPh 22 impor dikenai 7,5% alih-alih 2,5%.
Bisakah impor tanpa API dan NIB?
Bisa, lewat skema yang memakai izin pihak lain seperti DDP all-in atau undername. Barang tetap masuk lewat jalur kepabeanan resmi dan pajaknya dibayar. Yang tidak Anda dapatkan adalah PIB dan bukti bayar pajak atas nama perusahaan sendiri.
Berapa dana yang harus disiapkan untuk impor pertama?
Aturannya, siapkan lebih dari harga barang: bea masuk sesuai tarif HS code, PPN impor yang efektifnya sekitar 11% dari CIF + bea masuk, PPh 22, ongkos angkut, dan biaya pelabuhan. Kami selalu membantu menyusun estimasi lengkap sebelum Anda deposit ke supplier.
Apakah NPWP pribadi bisa dipakai untuk impor?
Impor barang dagangan untuk kegiatan usaha pada umumnya memerlukan badan usaha dengan API. Untuk kebutuhan tertentu yang berbeda, jalurnya bukan lewat API dagang. Sebaiknya jenis barang dan tujuan impor disebutkan lebih dulu agar skema yang dipakai benar sejak awal.
Apa bedanya API-U dan API-P?
API-U dipakai untuk mengimpor barang dagangan yang diperjualbelikan, sedangkan API-P untuk barang yang dipakai sendiri oleh perusahaan, misalnya mesin untuk pabrik. Jenis API mempengaruhi jenis barang yang boleh diimpor dan perlakuan pajaknya.
Izin apa yang dibutuhkan selain API?
Tergantung jenis barangnya: registrasi BPOM untuk kosmetik, makanan, dan obat; sertifikasi SDPPI untuk perangkat nirkabel; SNI untuk sebagian produk seperti mainan. Semua ini melekat pada HS code dan jenis barang, bukan pada nilai, sehingga harus dicek sejak riset awal.
Apakah pemula sebaiknya mulai dari DDP atau langsung reguler?
Bila API sudah aktif dan tim Anda siap menangani pembukuan, skema reguler langsung menjadi pilihan paling efisien karena bukti pajak atas nama sendiri. Bila belum, DDP membuat pengiriman pertama tetap bisa berjalan resmi sambil izin diurus berdampingan.
Kesalahan pemula apa yang paling merugikan?
Menghitung modal hanya dari harga barang dan menunda pengurusan izin. Keduanya menimbulkan masalah yang sama di belakang: dana kurang atau pilihan berkurang saat barang sudah tiba di pelabuhan. Keduanya sebenarnya bisa dicegah di tahap riset yang benar.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Indonesia National Single Window (INSW) — Platform terpadu pengajuan, perizinan dan dokumen ekspor-impor Indonesia
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan