Ringkasan
- Impor resmi berdiri di atas badan usaha. NPWP, NIB, dan API adalah fondasinya; tanpa itu Anda tetap bisa impor memakai izin pihak lain, tetapi dokumen tidak atas nama Anda.
- Dana yang perlu disiapkan lebih besar dari harga barang. Ada bea masuk, PPN, PPh 22, ongkos angkut, dan biaya pelabuhan yang semuanya jatuh sebelum barang bisa keluar.
- Kesalahan pemula paling sering di urutan. Mengurus izin setelah barang berjalan membuat pilihan menyempit, bukan mempercepat.
1. Syarat badan usaha: apa saja dan urutannya
| Syarat | Fungsinya | Tanpa ini |
|---|---|---|
| NPWP 16 digit | Identitas pajak perusahaan, dasar semua kewajiban kepabeanan | PPh 22 dikenai tambahan 100% |
| NIB via OSS | Identitas usaha tunggal, dasar pengajuan API | Tidak bisa lanjut ke API |
| API (API-U atau API-P) | Izin impor untuk barang dagangan atau barang sendiri | PPh 22 naik ke 7,5% dan riwayat impor tidak terbentuk |
| NITKU 22 digit | Identitas lokasi usaha di sistem kepabeanan; 16 digit pertama adalah NPWP | Berkas kepabeanan tidak lengkap |
| Rekening korporat | Alur pembayaran ke supplier yang bisa dipertanggungjawabkan | Bukti transaksi lemah saat audit |
Catatan: sejak 1 Juli 2024 NPWP badan usaha diseragamkan 16 digit, dan NITKU 22 digit dengan 16 digit pertamanya adalah NPWP itu sendiri.
2. Belum punya badan usaha? Pilihannya
- Skema DDP all-in. Barang tetap masuk lewat jalur resmi memakai izin pihak lain, satu harga mencakup bea masuk dan pajak; cocok untuk memulai tanpa menunggu izin sendiri.
- Skema undername. Memakai izin pihak lain secara berulang; lebih murah dari DDP di beberapa kasus, tetapi bukti pajak tetap tidak atas nama Anda.
- Mengurus izin sambil berjalan. Mitra yang baik akan membantu transisi ke skema reguler begitu API Anda aktif, bukan mempertahankan ketergantungan.
3. Dana yang harus disiapkan di luar harga barang
Ini bagian yang paling sering membuat pengiriman pertama mengejutkan. Sebelum barang keluar pelabuhan, beban berikut harus ada dalam hitungan Anda.
| Pos biaya | Kapan terjadi | Catatan |
|---|---|---|
| Bea masuk | Sebelum SPPB | Tarif mengikuti HS code; bisa turun bila ada FORM E |
| PPN impor | Sebelum SPPB | Efektif sekitar 11% dari CIF + bea masuk untuk barang non-mewah |
| PPh 22 impor | Sebelum SPPB | 2,5% / 7,5% tergantung API; +100% bila tanpa NPWP |
| Ongkos angkut dan biaya pelabuhan | Per pengapalan | Termasuk THC, dokumen, dan trucking ke alamat |
| Dana mengendap bila pemeriksaan | Saat jalur fisik | Demurrage dan storage jalan meski barang tertahan |
4. Dokumen yang wajib ada per pengiriman
| Dokumen | Dibuat oleh | Fungsinya |
|---|---|---|
| Invoice komersial | Anda atau supplier | Dasar nilai pabean |
| Packing list | Supplier | Jumlah, berat, volume, dan penandaan koli |
| Konosemen / airway bill | Pelayaran atau penerbangan | Bukti angkut dan hak ambil barang |
| SKA FORM E bila memenuhi syarat | Supplier via lembaga penerbit China | Tarif preferensi ACFTA, bea masuk lebih rendah |
| Izin khusus sesuai Lartas | Anda atau instansi terkait | Syarat masuk atau beredar untuk jenis tertentu |
5. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemula
- Menghitung modal hanya dari harga barang. Pengiriman pertama sering macet di pelabuhan bukan karena barangnya, melainkan karena dana pajak dan biaya pelabuhan belum dialokasikan.
- Menunda pengurusan izin sampai barang jalan. Bila lartas ditemukan saat barang sudah tiba, pilihan yang tersisa jauh lebih sedikit dan lebih mahal.
- Membeli tanpa kesepakatan Incoterms tertulis. Batas siapa menanggung angkut dan asuransi yang tidak jelas selalu berakhir jadi selisih yang diperdebatkan.
- Menganggap semua barang sama perlakuannya. Satu HS code beda bisa memindahkan barang Anda dari jalur bebas ke daftar yang butuh izin.
6. Urutan yang kami sarankan
Bila urutan ini diikuti, pengiriman pertama umumnya berjalan tanpa kejutan besar.
- Kirim daftar barang dan pastikan HS code serta status lartas lebih dulu, bukan setelah deposit.
- Tentukan skema impor: reguler bila API sudah siap, atau skema izin pihak lain bila belum.
- Kunci Incoterms dan jadwal produksi secara tertulis dengan supplier.
- Alokasikan dana pajak dan biaya pelabuhan sejak harga barang disepakati.
- Simpan seluruh dokumen per pengiriman sebagai satu arsip sejak awal.
Halaman terkait
Cara Impor dari ChinaNPWP, NIB & APIIzin ImporApa Itu LartasRincian Biaya ImporBorongan / All-inAlat Cek & Hitung
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. Wuhan Freedom International Logistics Co., Ltd. · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang / Wuhan.