Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Kepabeanan reguler Jakarta (Tanjung Priok) | 2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan). |
| Pemeriksaan Jakarta (jalur kuning) | 3 hari kerja reguler + 7 hari kerja pemeriksaan. |
| Jakarta jalur merah | 3 hari kerja reguler + 10 hari kerja penanganan jalur merah. |
| LS (Laporan Surveyor) | 3-7 hari kerja termasuk penerbitan sertifikat. |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| Pengiriman dalam kota Jakarta | 1-3 hari setelah release kepabeanan. |
| Pengiriman Pulau Jawa | 2-4 hari. |
| Pengiriman luar Jawa | 5-10 hari termasuk transfer lanjutan. |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Ringkasan
- Urutan menentukan hasil. HS code, status Lartas, dan skema impor yang dikunci sebelum pengapalan memotong hampir semua penundaan di pelabuhan.
- Setiap tahap punya pelakunya sendiri. Sebagian bisa Anda kerjakan sendiri, sebagian wajib lewat PPJK berlisensi. Memahami pembagian ini membuat biaya dan tanggung jawab jelas.
- Contoh di halaman ini memakai angka ilustrasi. Tujuannya menunjukkan cara hitung, bukan kutipan harga; angka yang mengikat hanya yang tertulis di penawaran resmi.
1. Peta besar: tujuh tahap impor
Sebelum masuk ke detail, baca dulu peta besarnya. Dari pesanan sampai barang di alamat, pekerjaan terbagi tujuh tahap berikut.
| Tahap | Yang dikerjakan | Siapa yang mengerjakan |
|---|---|---|
| 1. Riset barang | Pastikan barang boleh masuk dan cari HS code | Anda, dibantu penyedia jasa |
| 2. Negosiasi beli | Harga, Incoterms, dan jadwal produksi supplier | Anda |
| 3. Persiapan berkas | SKA/FORM E bila ada, invoice, packing list | Anda dan supplier |
| 4. Pengapalan | Booking kapal atau udara, pengeluaran dari China | Penyedia jasa / forwarder |
| 5. Kepabeanan | PIB di CEISA 4.0, bayar bea masuk dan pajak | PPJK berlisensi |
| 6. Pemeriksaan bila terjadi | Mengawal fisik atau dokumen di gate pelabuhan | PPJK, Anda bila diminta |
| 7. Pengiriman akhir | Angkut kontainer ke alamat, buka, dan serah terima | Penyedia jasa |
Catatan: tahap 1 sampai 3 yang paling sering ditunda oleh importir baru, padahal di situlah seluruh kecepatan tahap berikutnya ditentukan.
2. Tiga keputusan yang harus dikunci sebelum berangkat
- HS code dan status Lartas. Satu kode HS menentukan tarif bea masuk, PPN, PPh, dan izin apa yang disyaratkan. Karena itu klasifikasi kami pastikan dulu lewat INSW sebelum bicara biaya.
- Skema impor. Reguler memakai API/NIB Anda sehingga PIB atas nama perusahaan sendiri; DDP all-in atau undername memakai izin pihak lain dengan konsekuensi dokumennya masing-masing.
- Nilai transaksi. Invoice yang bisa dijelaskan, lengkap dengan bukti pembayaran ke supplier, membuat nilai pabean aman di kemudian hari.
3. Contoh hitungan: satu kiriman LCL Ningbo ke Jakarta
Berikut contoh dengan angka hipotetis agar Anda melihat bagaimana biaya tersusun. Angka ini ilustratif; nilai aktual mengikuti penawaran periode berjalan.
| Komponen | Angka ilustrasi | Dasar hitung |
|---|---|---|
| Nilai barang (FOB) | USD 5.000 | Invoice supplier |
| Ongkos angkut laut | USD 300 | Penawaran forwarder |
| Asuransi | USD 30 | Sekitar 0,5-1% nilai barang |
| CIF | USD 5.330 | FOB + angkut + asuransi |
| Bea masuk (misal tarif 10%) | USD 533 | 10% x CIF |
| Dasar PPN dan PPh | USD 5.863 | CIF + bea masuk |
| PPN impor (efektif ~11%) | USD 644,93 | 11% x 5.863 |
| PPh 22 (API + NPWP 16 digit) | USD 146,58 | 2,5% x 5.863 |
Cara baca: PPN impor dikenakan 12% menurut UU HPP 7/2021, tetapi untuk barang non-mewah DPP dihitung 11/12 dari nilai pabean sehingga beban efektifnya sekitar 11%. PPh 22 tiga tarifnya: 2,5% dengan API dan NPWP 16 digit, 7,5% tanpa API, ditambah 100% bila tanpa NPWP.
4. Saat barang tiba: apa yang terjadi di pelabuhan
- Kapal sandar dan kontainer diturunkan; mulai saat itu masa bebas penyimpanan di TPS mulai berjalan.
- PIB yang sudah disiapkan dari depan tinggal diberitahukan dan diselesaikan pembayarannya.
- Sistem menentukan jalur pemeriksaan; jalur tanpa fisik bisa langsung ke SPPB, jalur fisik butuh pengawalan.
- Setelah SPPB terbit, kontainer keluar TPS dan diankut ke alamat Anda.
5. Setelah barang tiba di alamat
Tahap terakhir yang sering diremehkan: buka muatan di depan kurir atau sopir, cocokkan jumlah koli dengan packing list, dan dokumentasikan bila ada selisih atau kerusakan.
- Foto kondisi kontainer sebelum dibuka; catat nomor segel dan cocokkan dengan dokumen.
- Bila ada selisih atau rusak, kumpulkan foto, video, dan catatan segera; bukti ini penting untuk klaim asuransi.
- Simpan seluruh berkas impor sebagai satu arsip per pengiriman; audit pasca-clearance bisa terjadi bertahun-tahun kemudian.
6. Kesalahan urutan yang paling mahal
| Kesalahan | Akibatnya | Cara menghindari |
|---|---|---|
| Barang berangkat dulu, izin dicari kemudian | Pilihan tinggal sedikit saat barang tiba | Cek Lartas sebelum deposit ke supplier |
| HS code disamakan dengan China | Tarif dan izin yang disusun salah semuanya | Klasifikasi memakai tarif Indonesia |
| Invoice tebal kabur demi hemat | Nilai pabean disesuaikan, semua pajak dihitung ulang | Nilai yang bisa dibuktikan |
| Dokumen menyusul setelah kapal berangkat | Massa bebas makan demurrage dan storage | Berkas lengkap sebelum ETD |
Halaman terkait
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa langkah pertama untuk impor dari China?
Langkah pertama bukan memesan barang, melainkan memastikan barang itu boleh masuk Indonesia dan tahu kode HS-nya. Dari HS code diketahui tarif bea masuk, pajak, dan izin apa yang disyaratkan. Setelah itu baru negosiasi harga dan jadwal dengan supplier menjadi masuk akal.
Apakah saya harus punya perusahaan untuk mulai impor?
Tidak wajib untuk mulai. Tanpa API dan NIB Anda masih bisa memakai skema yang memakai izin pihak lain seperti DDP all-in, dengan konsekuensi dokumen kepabeanan terbit atas nama pemilik izin. Bila tujuan Anda jangka panjang, mengurus API sendiri sambil berjalan biasanya lebih rasional.
Berapa lama proses impor dari China?
Waktu tempuh bergantung moda dan pelabuhan asal, sedangkan waktu di pelabuhan Indonesia bergantung kelengkapan berkas dan hasil pemeriksaan. Berkas yang siap sejak sebelum pengapalan membuat proses di pelabuhan jauh lebih pendek dibanding berkas yang menyusul.
Siapa yang mengurus PIB dan pembayaran pajaknya?
PIB disusun dan diberitahukan oleh PPJK berlisensi atas nama importir yang dipakai, lalu bea masuk dan pajak dibayar sebelum barang dilepas. Pada skema reguler pembayaran atas nama perusahaan Anda; pada skema izin pihak lain, atas nama pemilik izinnya.
Apakah contoh angka di halaman ini berlaku untuk barang saya?
Tidak sebagai kutipan harga. Angka itu ilustrasi cara hitung: dari FOB, ongkos angkut, dan asuransi tersusun CIF, lalu bea masuk dan pajak dihitung dari sana. Tarif bea masuk Anda tergantung HS code, dan harga jasa mengikuti penawaran periode berjalan.
Kapan wajib memakai jasa PPJK?
Pemberitahuan impor ke bea cukai dikerjakan oleh PPJK berlisensi. Yang bisa Anda kerjakan sendiri adalah riset barang, negosiasi dengan supplier, dan penyiapan dokumen. Membagi pekerjaan ini sejak awal membuat tanggung jawab dan biayanya jelas.
Apa itu Lartas dan mengapa penting sejak awal?
Lartas adalah larangan atau pembatasan impor yang melekat pada jenis barang, ditentukan HS code, bukan nilai. Barang Lartas wajib memenuhi persyaratan tertentu sebelum bisa masuk atau beredar. Menemukan status ini setelah barang berjalan membuat pilihan yang tersisa jauh lebih sedikit.
Dokumen apa yang harus disimpan setelah impor selesai?
Simpan invoice, packing list, konosemen, PIB beserta bukti bayar bea masuk dan pajak, SPPB, dan bukti penerimaan barang sebagai satu arsip per pengiriman. Audit pasca-clearance bisa terjadi bertahun-tahun setelah barang keluar pelabuhan, dan arsip yang lengkap adalah pertahanan utama Anda.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Indonesia National Single Window (INSW) — Platform terpadu pengajuan, perizinan dan dokumen ekspor-impor Indonesia
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan