Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| Pengiriman dalam kota Jakarta | 1-3 hari setelah release kepabeanan. |
| Pengiriman Pulau Jawa | 2-4 hari. |
| Pengiriman luar Jawa | 5-10 hari termasuk transfer lanjutan. |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Ringkasan
- API memutuskan tarif PPh 22 Anda. Dengan API tarifnya 2,5 persen; tanpa API 7,5 persen, dan selisihnya berlipat pada nilai besar.
- Dua jenis, dua tujuan. API-U untuk perdagangan umum; API-P untuk bahan yang dipakai produksi sendiri.
- Prasyaratnya berurutan. NPWP dan NIB beres dulu; API diajukan di atas data yang sudah konsisten.
1. Apa itu API dan kenapa penting
API adalah Angka Pengenal Impor, izin yang membuat badan usaha dapat mengimpor atas namanya sendiri. Selain menjadi identitas di berkas kepabeanan, keberadaan API menentukan tarif PPh 22 impor yang dipungut: inilah alasan mengapa urusan izin ini seringkali pulangnya ke hitungan uang.
2. Dua jenis API dan perbedaannya
| Jenis | Untuk siapa | Ciri penting |
|---|---|---|
| API-U (umum) | Perusahaan yang mengimpor untuk diperdagangkan | Barang impor boleh dijual kembali apa adanya |
| API-P (produsen) | Perusahaan yang mengimpor bahan untuk produksi sendiri | Terikat pada kegiatan produksi perusahaan |
| Belum punya keduanya | Pembeli yang memakai skema izin pihak lain | PIB atas nama pemilik izin; PPh 22 tarif 7,5 persen |
Cara memilih: bila barang impor Anda dijual kembali, arahnya API-U; bila barangnya jadi bahan produksi di pabrik Anda sendiri, arahnya API-P. Memilih jenis yang tidak sesuai kegiatan bisnis membuat izin ada tetapi tidak bisa dipakai dengan nyaman.
3. Syarat umum pengajuan
| Persyaratan | Keterangan |
|---|---|
| NIB aktif | Legalitas usaha terbit lewat OSS dengan lingkup yang sesuai |
| NPWP korporasi | 16 digit, konsisten dengan akta dan NIB |
| Dokumen dasar perusahaan | Akta dan pengesahan badan hukum yang berlaku |
| Kesesuaian lingkup usaha | Kegiatan impor tercakup pada lingkup yang dipilih |
4. Kenapa API memutuskan tarif PPh 22
- Tarif PPh 22 impor dengan API dan NPWP 16 digit adalah 2,5 persen dari dasar penghitungan.
- Tanpa API, tarifnya 7,5 persen dari dasar yang sama.
- Tanpa NPWP, tarifnya ditambah 100 persen, artinya menjadi dua kali lipat.
- Dasar penghitungannya adalah CIF ditambah bea masuk.
Contoh hitung (angka hipotetis): Nilai pabean CIF Rp500.000.000 ditambah bea masuk Rp25.000.000, jadi dasar Rp525.000.000. Dengan API dan NPWP: 2,5 persen = Rp13.125.000. Tanpa API: 7,5 persen = Rp39.375.000. Selisih Rp26.250.000 pada satu pengiriman; kalau Anda mengirim enam kali setahun, selisihnya mendekati Rp157.500.000. Itulah harga diam-diam dari izin yang belum beres.
5. Alur setelah API terbit
- API yang terbit masih perlu aktif di sisi kepabeanan sebelum dipakai pada PIB; lihat aktivasi API.
- Setelah aktif, skema impor reguler bisa berjalan: PIB dan bukti pajak terbit atas nama perusahaan Anda.
- Pajak yang dibayar dan dokumennya diarsipkan untuk pembukuan; ringkasannya di PPh 22 impor.
- Barang tertentu tetap butuh izin tambahan sesuai lartas; API tidak menghapus persyaratan barang.
6. Kesalahan yang paling sering terjadi
- Mengira NIB sudah cukup; tanpa API, setiap pengiriman kena tarif 7,5 persen.
- Memilih jenis API yang tidak sesuai dengan kegiatan bisnis sehari-hari.
- Data tidak konsisten dengan NIB dan NPWP, sehingga pengajuan bolak-balik.
- API terbit tapi tidak diaktifkan; sistem kepabeanan tetap membaca Anda sebagai tanpa API.
Halaman terkait
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu API?
API atau Angka Pengenal Impor adalah izin yang membuat badan usaha dapat mengimpor atas namanya sendiri. Selain identitas di berkas kepabeanan, API menentukan tarif PPh 22 impor: dengan API tarifnya 2,5 persen, tanpa API 7,5 persen, dan tanpa NPWP ditambah 100 persen dari tarif yang berlaku.
Apa beda API-U dan API-P?
API-U untuk perusahaan yang mengimpor barang untuk diperdagangkan, sehingga barangnya boleh dijual kembali apa adanya. API-P untuk perusahaan yang mengimpor bahan untuk dipakai produksi sendiri dan terikat pada kegiatan produksinya. Pilih sesuai kegiatan bisnis yang benar-benar berjalan, bukan sesuai kebiasaan pesaing.
Berapa tarif PPh 22 bila tidak punya API?
Tanpa API, tarif PPh 22 impor adalah 7,5 persen dari dasar penghitungan berupa CIF ditambah bea masuk. Bila importir juga tidak punya NPWP, tarifnya ditambah 100 persen. Selisihnya besar: pada dasar Rp525.000.000, dengan API pajaknya Rp13.125.000 dan tanpa API menjadi Rp39.375.000 (angka ilustrasi).
Apa syarat umum untuk mengajukan API?
Yang lazim disiapkan: NIB yang aktif dengan lingkup usaha yang mencakup kegiatan impor, NPWP korporasi 16 digit, dan dokumen dasar perusahaan seperti akta serta pengesahan badan hukum. Kunci bukan pada banyaknya dokumen, melainkan pada konsistensi data antar dokumen, karena data yang tidak cocok membuat pengajuan bolak-balik.
Apakah API wajib untuk bisa impor?
Tidak wajib untuk semua orang. Impor tetap bisa berjalan lewat skema yang memakai izin pihak lain seperti DDP all-in atau undername, dengan konsekuensi dokumen atas nama pemilik izin dan tarif PPh 22 yang lebih tinggi. Untuk perusahaan yang serius jangka panjang, memiliki API sendiri biasanya lebih rasional secara biaya.
Bisakah perorangan punya API?
Ketentuan perizinan berubah dan punya detail per jenis usaha, jadi jawabannya harus dicek ke sumber resmi saat Anda mengajukan. Umumnya pembahasan API difokuskan pada badan usaha. Bila Anda beroperasi sebagai perorangan, diskusikan strukturnya lebih dulu, karena pilihan bentuk usaha memengaruhi seluruh rangkaian izin dan pajaknya.
Setelah API terbit, apakah langsung bisa dipakai?
Belum tentu. API yang terbit masih harus aktif di sisi kepabeanan; bila sistem belum membaca API Anda, PIB tetap diperlakukan tanpa API dan tarif 7,5 persen berlaku. Cek status sebelum pengiriman pertama dan pastikan data konsisten; pembahasan lengkapnya ada di halaman aktivasi API kami.
Apakah API menghapus syarat izin barang tertentu?
Tidak. API adalah identitas importir; persyaratan barang seperti registrasi produk atau standar tertentu tetap berlaku sesuai lartas barangnya. Barang yang butuh izin khusus tetap butuh izin itu meski Anda punya API. Status lartas dicek dari kode HS, bukan dari kepemilikan izin importir.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) — Rilis resmi kebijakan fiskal dan perpajakan
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) — Aturan PPN, PPh dan NPWP
- Basis hukum Kemenkeu (JDIH) — Teks lengkap regulasi pajak dan kepabeanan
- Pencarian tarif online INSW (BTKI) — Cek bea masuk, PPN, PPh dan larangan/pembatasan berdasarkan kode HS
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs