Beranda / Jasa / PPJK & Customs Brokerage

Jasa kepabeanan · diperbarui 2026-11-05

Jasa PPJK & Customs Brokerage Indonesia

Satu pintu untuk pengurusan kepabeanan impor Anda: klasifikasi HS, cek Lartas, penyusunan nilai pabean, pengajuan PIB, membantu memperoleh billing dan alur pembayaran bea masuk & pajak, sampai terbitnya SPPB — dijalankan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS, badan hukum Indonesia yang memegang izin PPJK.

WhatsApp Sekarang Minta Penawaran

Untuk siapa layanan ini

Layanan ini untuk importir, distributor, dan pabrik yang mendatangkan barang ke Indonesia tetapi tidak memiliki—atau tidak ingin membangun—kapasitas kepabeanan internal sendiri. Kami menjadi satu titik kontak untuk pengurusan kepabeanan, dijalankan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS yang memegang izin PPJK dan menandatangani pemberitahuan atas nama Anda, supaya Anda cukup menyiapkan dokumen dan memantau satu titik kontak.

Kami tidak terikat pada satu jalur atau satu pelabuhan tertentu, jadi pilihan pelabuhan (Jakarta, Semarang, Surabaya) dan penanganan bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan Anda — bukan dengan ketersediaan satu vendor saja. Pelaksanaan di setiap pelabuhan dikonfirmasi berdasarkan cakupan operasional. Sebagian pekerjaan lapangan dapat dikoordinasikan melalui mitra lokal; penyebutan pelabuhan tidak berarti kami memiliki kantor cabang sendiri di setiap lokasi.

Hubungan merek, badan hukum, dan izin PPJK

Freedom Logistics adalah merek layanan yang dioperasikan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS di Indonesia. PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS merupakan badan hukum Indonesia sekaligus pemegang izin PPJK yang melaksanakan layanan kepabeanan dan mengajukan pemberitahuan pabean berdasarkan kuasa dari importir atau eksportir.

PT SHOULDER International Logistics merupakan entitas terpisah di China yang mendukung koordinasi asal barang dan layanan lintas negara. Perusahaan tersebut bukan pemegang izin PPJK Indonesia.

Dengan demikian, Freedom Logistics bukan perantara yang menyerahkan pekerjaan kepabeanan kepada PPJK pihak ketiga; layanan tersebut dijalankan oleh badan hukum Indonesia yang mengoperasikan merek Freedom Logistics dan memegang izin PPJK.

Cakupan layanan PPJK

  • Klasifikasi kode HS berdasarkan uraian barang lengkap, diverifikasi di INSW
  • Pengecekan status Lartas (larangan/pembatasan) per kode HS
  • Penyusunan nilai pabean sesuai ketentuan
  • Pengajuan PIB BC 2.0 di CEISA 4.0
  • Membantu memperoleh billing dan alur pembayaran bea masuk, PPN & PPh
  • Penanganan pemeriksaan bila terjadi
  • Penerbitan SPPB dan pengeluaran barang

Alur operasional

  1. Surat kuasa kepabeanan — importir memberi kuasa kepabeanan kepada PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS, mencantumkan cakupan dan masa kuasanya.
  2. Pengumpulan dokumen — invoice, packing list, B/L, dan dokumen pendukung dikumpulkan sebelum barang tiba.
  3. Klasifikasi & cek Lartas — kode HS ditetapkan, status larangan/pembatasan dicek di INSW.
  4. Pengajuan PIB — data dikirim ke CEISA 4.0 melalui akun PPJK milik PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS; bea masuk dan pajak dihitung, kami bantu memperoleh billing dan alur pembayarannya (pajak ditanggung importir).
  5. Penentuan kanal pemeriksaan — sistem menentukan pemeriksaan atau proses langsung berdasarkan indikasi.
  6. Penerbitan SPPB — surat persetujuan pengeluaran barang diterbitkan.
  7. Pengeluaran barang — kontainer keluar dari terminal dan dikirim ke alamat tujuan.

Dokumen & data yang kami tangani

  • Surat kuasa kepabeanan — dasar hukum PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS sebagai PPJK berizin bertindak atas nama importir.
  • Invoice komersial & Packing List — dasar nilai pabean dan uraian barang, harus konsisten satu sama lain.
  • B/L (Bill of Lading) — bukti pengangkutan laut; data harus cocok dengan invoice.
  • PIB BC 2.0 — deklarasi impor yang diajukan di CEISA 4.0.
  • NPWP & NIB — identitas pajak dan izin usaha importir, wajib untuk pengajuan.
  • SPPB — surat persetujuan pengeluaran barang, hasil akhir dari proses clearance.

Batas tanggung jawab

  • PPJK bertanggung jawab atas ketepatan penyampaian data yang menjadi dasar PIB: klasifikasi, uraian, jumlah, dan perhitungan pajaknya.
  • PPJK tidak bertanggung jawab atas data yang disembunyikan pemberi kuasa. Bila daftar barang atau nilainya sengaja dibuat tidak sesuai, tanggung jawabnya kembali ke pemilik barang.
  • Keputusan pemeriksaan dan penyesuaian adalah kewenangan bea cukai. PPJK bisa menyiapkan berkas terbaik dan mendampingi, tetapi hasilnya mengikuti prosedur dan temuan resmi.
  • Pajak dan sanksi mengikuti ketentuan. Yang bisa dikelola adalah kepastian datanya sejak awal, agar tidak ada sanksi yang perlu dikelola.

Risiko & hal yang perlu diantisipasi

  • Klasifikasi HS yang kurang tepat — tarif salah, PIB revisi, pajak dihitung ulang.
  • Lartas baru ketahuan setelah tiba — barang tertahan di pelabuhan menunggu izin.
  • Pemeriksaan fisik / penelitian nilai — menambah waktu dan bisa menimbulkan biaya tunda.
  • Demurrage / detention / storage — biaya per hari yang jalan bila kontainer lewat masa bebasnya.
  • Dokumen tidak konsisten — invoice, packing list, dan B/L yang tidak cocok memicu pemeriksaan.

Data yang kami butuhkan untuk penawaran

  • Jenis barang & kode HS (bila sudah ada)
  • Nilai barang (nilai transaksi) & mata uang invoice
  • Berat & volume (kg / cbm), jumlah kontainer atau ukuran
  • Pelabuhan masuk (Jakarta / Semarang / Surabaya)
  • Term (Incoterms) dan kebutuhan layanan tambahan (asuransi, izin khusus)

Bea masuk, PPN & PPh impor

Tiga komponen utama yang harus Anda siapkan: bea masuk (berdasarkan kode HS dan nilai pabean), PPN (pajak pertambahan nilai), dan PPh impor (pajak penghasilan, bila berlaku). Besarnya terutama ditentukan oleh kode HS, nilai pabean, negara asal beserta dokumen asal preferensial, status importir/pajak, dan regulasi yang berlaku. Pelabuhan masuk memengaruhi biaya operasional lokal seperti handling, storage, dan trucking, tetapi biasanya tidak menentukan tarif resmi.

Simulasi kami bersifat perkiraan. Nilai bea masuk dan pajak yang berlaku mengikuti billing, penetapan, atau hasil resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami bantu hitung simulasi bea masuk, PPN & PPh sebelum Anda memutuskan pengiriman.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Freedom Logistics adalah PPJK berizin?

Freedom Logistics adalah merek layanan yang dioperasikan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS di Indonesia. Layanan PPJK dan kepabeanan dilaksanakan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS sebagai badan hukum Indonesia dan pemegang izin PPJK. PT SHOULDER International Logistics adalah entitas terpisah di China dan bukan pemegang izin PPJK Indonesia.

Apa yang membedakan PPJK dengan forwarder?

Forwarder mengatur transportasi: pengapalan, jadwal, dan pengiriman. PPJK mengatur deklarasi: klasifikasi HS, nilai pabean, PIB, dan pembayaran pajak. Banyak perusahaan menyediakan keduanya, tetapi tanggung jawabnya berbeda. Kami menyediakan layanan forwarder. Layanan deklarasi kepabeanan dijalankan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS sebagai badan hukum yang mengoperasikan merek Freedom Logistics dan memegang izin PPJK.

Bagaimana cara memastikan PPJK yang dipakai berizin?

Tiga cara sederhana: minta nomor izin PPJK dan cek namanya, baca surat kuasa kepabeanan yang Anda tanda tangani, dan periksa kolom PPJK pada salinan PIB setiap kiriman — harus sama dengan pemilik izinnya. PPJK yang sah tidak pernah keberatan menunjukkan dokumen-dokumen itu.

Apakah PPJK bisa menjanjikan barang bebas pemeriksaan?

Tidak. Kanal pemeriksaan ditentukan oleh bea cukai berdasarkan indikasi, dan tidak ada pihak yang bisa mengaturnya. Yang bisa dilakukan adalah membuat berkas sedatar mungkin agar indikasi kecil dan proses cepat. Penawaran yang mengklaim melewati sistem bukan jaminan, melainkan tanda bahaya.

Layanan terkait

Entitas & hubungan layanan

Freedom Logistics adalah merek layanan yang dioperasikan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS di Indonesia — badan hukum Indonesia sekaligus pemegang izin PPJK yang melaksanakan layanan kepabeanan. PT SHOULDER International Logistics adalah entitas terpisah di China yang mendukung koordinasi asal barang dan layanan lintas negara, dan bukan pemegang izin PPJK Indonesia.

Langkah berikutnya

Kirim invoice, packing list, dan data barang Anda, kami balas dengan klasifikasi HS, status Lartas, dan simulasi bea masuk, PPN & PPh dalam satu pesan — tanpa komitmen.

Chat WhatsApp Minta Penawaran
Kami menggunakan Microsoft Clarity untuk memahami penggunaan situs ini (klik, gulir, heatmap, dan rekaman sesi) guna meningkatkannya. Isi formulir disamarkan. Dengan melanjutkan, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan data ini oleh kami dan Microsoft. Lihat Pernyataan Privasi.