Untuk siapa layanan ini
Layanan ini untuk importir, distributor, dan pabrik yang mendatangkan barang ke Indonesia lewat laut maupun udara, tetapi tidak mau—atau tidak punya sumber daya—untuk mengurus sendiri detail kepabeanan. Kami mengambil alih bagian yang paling rumit dan berisiko: klasifikasi HS code, pengecekan Lartas, penyusunan nilai pabean, pengajuan PIB, dan perhitungan bea masuk serta pajak, supaya Anda cukup menyiapkan dokumen dan memantau satu titik kontak.
Kami tidak terikat pada satu jalur atau satu pelabuhan tertentu, jadi pilihan pelabuhan (Jakarta, Semarang, Surabaya) dan penanganan bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan Anda — bukan dengan ketersediaan satu vendor saja. Pelaksanaan di setiap pelabuhan dikonfirmasi berdasarkan cakupan operasional. Sebagian pekerjaan lapangan dapat dikoordinasikan melalui mitra lokal; penyebutan pelabuhan tidak berarti kami memiliki kantor cabang sendiri di setiap lokasi.
Apa itu PIB
PIB (Pemberitahuan Impor Barang, dokumen BC 2.0) adalah deklarasi impor yang diajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem CEISA 4.0. Dokumen ini memuat identitas importir, uraian barang, kode HS, nilai pabean, serta bea masuk dan pajak yang dibayar. Tanpa PIB yang disetujui, barang tidak dapat dikeluarkan dari kawasan pabean.
Keakuratan data PIB sangat memengaruhi tarif, status Lartas yang menahan barang, dasar hitung pajak, hingga proses pemeriksaan. Karena itu kami mengerjakan bagian sebelum pengajuan dengan teliti — klasifikasi dan nilai pabean — bukan sekadar mengisi formulir.
Cakupan layanan PIB & clearance
- Klasifikasi kode HS berdasarkan uraian barang lengkap, diverifikasi di INSW
- Pengecekan status Lartas (larangan/pembatasan) per kode HS
- Penyusunan nilai pabean sesuai ketentuan
- Pengajuan PIB BC 2.0 di CEISA 4.0
- Membantu memperoleh billing dan alur pembayaran bea masuk, PPN & PPh
- Penanganan pemeriksaan bila terjadi
- Penerbitan SPPB dan pengeluaran barang
Alur operasional PIB & clearance
- Pengumpulan dokumen — invoice, packing list, B/L, dan dokumen pendukung dikumpulkan sebelum barang tiba.
- Klasifikasi & cek Lartas — kode HS ditetapkan, status larangan/pembatasan dicek di INSW.
- Penyusunan nilai pabean — nilai transaksi plus komponen sesuai ketentuan ditetapkan sebagai dasar pajak.
- Pengajuan PIB — data dikirim ke CEISA 4.0, bea masuk dan pajak dihitung; kami bantu memperoleh billing dan alur pembayarannya (pajak ditanggung importir).
- Penentuan kanal pemeriksaan — sistem menentukan pemeriksaan atau proses langsung berdasarkan indikasi.
- Penerbitan SPPB — surat persetujuan pengeluaran barang diterbitkan.
- Pengeluaran barang — kontainer keluar dari terminal dan dikirim ke alamat tujuan.
Dokumen & data yang kami tangani
- Invoice komersial & Packing List — dasar nilai pabean dan uraian barang, harus konsisten satu sama lain.
- B/L (Bill of Lading) — bukti pengangkutan laut; data pengirim, penerima, dan muatan harus cocok dengan invoice.
- PIB BC 2.0 — deklarasi impor yang kami ajukan di CEISA 4.0.
- NPWP & NIB — identitas pajak dan izin usaha importir, wajib untuk pengajuan.
- Izin khusus (bila berlaku) — misalnya BPOM, SNI, atau SDPPI sesuai jenis barang.
- SPPB — surat persetujuan pengeluaran barang, hasil akhir dari proses clearance.
Risiko & hal yang perlu diantisipasi
- Klasifikasi HS yang kurang tepat — tarif salah, PIB revisi, pajak dihitung ulang.
- Lartas baru ketahuan setelah tiba — barang tertahan di pelabuhan menunggu izin.
- Pemeriksaan fisik / penelitian nilai — menambah waktu dan bisa menimbulkan biaya tunda.
- Demurrage / detention / storage — biaya per hari yang jalan bila kontainer lewat masa bebasnya.
- Dokumen tidak konsisten — invoice, packing list, dan B/L yang tidak cocok memicu pemeriksaan.
Data yang kami butuhkan untuk penawaran
- Jenis barang & kode HS (bila sudah ada)
- Nilai barang (nilai transaksi) & mata uang invoice
- Berat & volume (kg / cbm), jumlah kontainer atau ukuran
- Pelabuhan masuk (Jakarta / Semarang / Surabaya)
- Term (Incoterms) dan kebutuhan layanan tambahan (asuransi, izin khusus)
Bea masuk, PPN & PPh impor
Tiga komponen utama yang harus Anda siapkan: bea masuk (berdasarkan kode HS dan nilai pabean), PPN (pajak pertambahan nilai), dan PPh impor (pajak penghasilan, bila berlaku). Besarnya terutama ditentukan oleh kode HS, nilai pabean, negara asal beserta dokumen asal preferensial, status importir/pajak, dan regulasi yang berlaku. Pelabuhan masuk memengaruhi biaya operasional lokal seperti handling, storage, dan trucking, tetapi biasanya tidak menentukan tarif resmi.
Simulasi kami bersifat perkiraan. Nilai bea masuk dan pajak yang berlaku mengikuti billing, penetapan, atau hasil resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami bantu hitung simulasi bea masuk, PPN & PPh sebelum Anda memutuskan pengiriman.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu PIB dan kenapa wajib untuk impor?
PIB (Pemberitahuan Impor Barang, dokumen BC 2.0) adalah deklarasi impor yang diajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem CEISA 4.0. Di dalamnya tercantum identitas importir, barang, kode HS, nilai pabean, serta bea masuk dan pajak yang dibayar. Tanpa PIB yang disetujui, barang tidak dapat dikeluarkan dari kawasan pabean.
Apakah saya bisa mengurus PIB sendiri tanpa PPJK?
Bisa, bila Anda memiliki izin dan akses yang diperlukan serta memahami aturannya. Namun banyak importir menyerahkannya ke PPJK berizin agar klasifikasi HS, status Lartas, nilai pabean, dan perhitungan pajak ditangani pihak yang terbiasa dengan sistem CEISA 4.0. Pengurusan ini dijalankan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS sebagai badan hukum yang mengoperasikan merek Freedom Logistics dan memegang izin PPJK.
Berapa lama proses PIB sampai barang bisa keluar?
Proses dapat selesai dalam beberapa hari kerja bila dokumen lengkap dan tidak ada pemeriksaan, tetapi waktunya bergantung pada respons CEISA, jalur pemeriksaan, penelitian nilai, terminal, dan keputusan bea cukai. Ini bukan janji waktu.
Apa saja biaya yang perlu disiapkan untuk impor?
Selain ongkos angkut, komponen utamanya adalah bea masuk (berdasarkan kode HS), PPN, dan PPh (bila berlaku), ditambah biaya jasa clearance dan potensi biaya tunda seperti demurrage, detention, atau storage bila kontainer lewat masa bebasnya. Nilai bea masuk dan pajak yang berlaku mengikuti billing, penetapan, atau hasil resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Layanan terkait
Entitas & hubungan layanan
Freedom Logistics adalah merek layanan yang dioperasikan oleh PT SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS di Indonesia — badan hukum Indonesia sekaligus pemegang izin PPJK yang melaksanakan layanan kepabeanan. PT SHOULDER International Logistics adalah entitas terpisah di China yang mendukung koordinasi asal barang dan layanan lintas negara, dan bukan pemegang izin PPJK Indonesia.
Langkah berikutnya
Kirim invoice, packing list, dan data barang Anda, kami balas dengan klasifikasi HS, status Lartas, dan simulasi bea masuk, PPN & PPh dalam satu pesan — tanpa komitmen.