Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| Kepabeanan reguler Jakarta (Tanjung Priok) | 2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan). |
| Pemeriksaan Jakarta (jalur kuning) | 3 hari kerja reguler + 7 hari kerja pemeriksaan. |
| Jakarta jalur merah | 3 hari kerja reguler + 10 hari kerja penanganan jalur merah. |
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
| Batas bebas bea masuk | Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Ringkasan
- Pada barang umum, booking adalah urusan jadwal dan ruang. Pada barang berbahaya, ada lapisan persetujuan yang berjalan terpisah.
- Lapisan itu memeriksa dokumen, bukan hanya menerima permintaan, dan punya tenggat yang lebih awal.
- Merencanakan booking seperti barang umum adalah penyebab utama kiriman DG tertinggal jadwal.
Mengapa DG punya jalur sendiri
- Pelayaran perlu memastikan barang dapat diterima sebelum ruang dialokasikan.
- Setiap kelas punya batas, dan batas itu berbeda antar pelayaran serta antar kapal.
- Persetujuan diberikan per kiriman, sehingga kiriman sebelumnya bukan jaminan untuk kiriman berikutnya.
- Bila dokumen belum lengkap, proses berhenti di tahap ini dan jadwal tidak dapat dipertahankan.
Dokumen yang diminta sebelum booking
| Dokumen | Isinya | Catatan |
|---|---|---|
| Kesimpulan klasifikasi | Nomor UN, kelas, packing group | Harus sudah final |
| MSDS | Informasi transportasi | Versi terkini |
| Laporan pengujian | Bila pelayaran meminta | Sesuai bentuk pengiriman |
| Data kemasan | Spesifikasi dan sertifikat | Selaras dengan label |
| Deklarasi DG | Pernyataan pengirim | Ditandatangani pihak yang berwenang |
Penting Kumpulkan berkasnya sebagai satu paket. Booking DG yang dikirim bertahap biasanya tertunda pada tahap paling akhir.
Tenggat yang lebih awal
- Barang berbahaya umumnya memiliki cut-off lebih awal daripada barang umum, karena ada pemeriksaan tambahan.
- Persetujuan diterbitkan sebelum pemuatan, bukan sesudah, sehingga waktu harus disisakan.
- Bila ada kekurangan dokumen, biasanya tidak ada waktu untuk memperbaikinya dalam siklus kapal yang sama.
- Untuk kiriman rutin, menyiapkan berkas lebih awal jauh lebih menghemat daripada mempercepat di akhir.
Bagian yang paling sering menghambat
- Klasifikasi belum final, sehingga nomor UN belum bisa dicantumkan.
- MSDS dan laporan uji saling bertentangan, sehingga perlu diselesaikan lebih dulu.
- Deklarasi DG ditandatangani pihak yang tidak berwenang, sehingga harus diulang.
- Data kemasan belum sesuai dengan label yang akan dipakai.
Urutan yang membuat jadwal bertahan
- Mulai dari klasifikasi, karena semua dokumen lain mengikutinya.
- Kumpulkan satu paket berkas lengkap sebelum mengajukan booking.
- Ajukan booking dengan sisa waktu yang cukup untuk satu putaran koreksi.
- Setelah disetujui, pastikan penandaan dan kemasan sudah sesuai sebelum pemuatan dimulai.
Pegangan praktis Perlakukan booking DG sebagai proses persetujuan, bukan pemesanan ruang. Waktunya diatur oleh kelengkapan dokumen, bukan oleh jadwal kapal semata.
Barang berbahaya punya jendela udara lebih ketat
DG boleh terbang, tetapi syarat maskapai soal kelas IATA, kemasan, dan dokumen jauh lebih ketat daripada laut, dan booking harus diajukan lebih awal. Kelas mana yang bisa terbang dan mana yang wajib laut diuraikan di halaman kargo udara Manado.
Halaman terkait
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Mengapa booking barang berbahaya lebih lama?
Karena ada lapisan persetujuan yang memeriksa dokumen sebelum ruang dialokasikan. Lapisan ini berjalan terpisah dari booking barang umum dan punya tenggat yang lebih awal.
Apakah persetujuan berlaku untuk kiriman berikutnya?
Umumnya tidak. Persetujuan diberikan per kiriman, sehingga kiriman sebelumnya bukan jaminan. Setiap booking dinilai lagi terhadap kondisi saat itu.
Dokumen apa yang harus siap sebelum mengajukan?
Kesimpulan klasifikasi yang sudah final, MSDS versi terkini, laporan pengujian bila diminta, data kemasan, dan deklarasi DG yang ditandatangani pihak berwenang.
Mengapa cut-off DG lebih awal?
Karena ada pemeriksaan tambahan sebelum pemuatan. Persetujuan harus diterbitkan lebih dulu, sehingga waktu yang tersedia lebih sempit daripada barang umum.
Bagaimana kalau dokumen kurang satu?
Proses berhenti pada tahap tersebut. Biasanya tidak tersedia cukup waktu untuk memperbaikinya dalam siklus kapal yang sama, sehingga jadwal harus digeser.
Siapa yang menandatangani deklarasi DG?
Pihak yang berwenang mewakili pengirim. Bila ditandatangani pihak yang tidak berwenang, deklarasi harus diulang dan waktu terbuang.
Apa yang paling sering menghambat booking?
Klasifikasi yang belum final, atau MSDS yang bertentangan dengan laporan uji. Keduanya menyangkut dokumen dasar, sehingga harus diselesaikan sebelum booking diajukan.
Bagaimana membuat jadwal lebih bertahan?
Sisakan waktu untuk satu putaran koreksi. Booking DG lebih menyerupai proses persetujuan daripada pemesanan ruang, sehingga kelengkapan berkas menentukan hasilnya.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Indonesia National Single Window (INSW) — Platform terpadu pengajuan, perizinan dan dokumen ekspor-impor Indonesia
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan