Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Pengajuan PIB hingga terbit SPPB | 1-3 hari kerja. |
| Tingkat pemeriksaan (kisaran praktik) | Jalur kuning sekitar 10-20%, jalur merah sekitar 3-5% (bukan statistik resmi; berfluktuasi menurut musim dan komoditas). |
| Pengurusan NIB / API | NIB 1-2 hari kerja; API (izin impor) 3-7 hari kerja. |
| LS (Laporan Surveyor) | 3-7 hari kerja termasuk penerbitan sertifikat. |
| Penerbitan FORM E | 1-3 hari kerja (diterbitkan China Customs / CCPIT). |
| Pengiriman dalam kota Jakarta | 1-3 hari setelah release kepabeanan. |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Pembacaan tarif dan pajak untuk 82041100
Hasil pembacaan pada pemeriksaan INSW 2026-09-18, dicatat apa adanya:
| Butir | Hasil pemeriksaan 2026-09-18 |
|---|---|
| Kode HS Tiongkok (sisi pengajuan) | 82041100 |
| BTKI Indonesia 8 digit | 82041100 |
| BM bea masuk (MFN) | 5% |
| PPN | 12% |
| PPh 22 · dengan izin impor API | 2.5% |
| PPh 22 · tanpa API | 7.5% |
| PPnBM (pajak penjualan barang mewah) | N/A (tidak berlaku) |
| Satuan statutori Indonesia | Tidak diambil* |
Kolom bertanda "tidak diambil"
- * "Tidak diambil" berarti pemeriksaan spesifik ini tidak mencakup kolom tersebut. Bukan nol dan bukan "tidak ada" — wajib diperiksa ulang sebelum pengajuan.
- Setiap angka di halaman ini adalah pembacaan pada pemeriksaan INSW tertanggal 2026-09-18, disimpan apa adanya untuk ketertelusuran AEO.
- Tidak ada angka di halaman ini yang dibulatkan, dirata-ratakan, atau diekstrapolasi dari kode lain.
Lartas — pembatasan impor
- Tidak ada Lartas perbatasan maupun pasca-impor yang tercatat untuk kode ini pada pemeriksaan 2026-09-18.
- Itu adalah catatan satu pemeriksaan, bukan pengecualian permanen — daftar Lartas berubah mengikuti peraturan baru dan diperiksa ulang di setiap pengajuan.
Sumber hukum yang dirujuk pemeriksaan
Pemeriksaan merujuk sumber hukum berikut:
- PMK 50/2026
- PMK 131/2024
- PMK 41/PMK.010/2022
- PMK 46/PMK.010/2022 (ACFTA)
Catatan verifikasi (2026-09-18)
Diperiksa langsung di INSW pada 18 September 2026. Kode Tiongkok 8204.11 dan BTKI Indonesia 8204.11 sama-sama "kunci tangan yang tidak dapat disetel"; tingkat 8 digit Indonesia hanya memiliki satu subpos, 82041100, sehingga kodenya cermin nomor sama. BM 5% / PPN 12% (statutori; efektif 11% non-mewah menurut PMK-131/2024) / PPh 22 2,5% (API) · 7,5% (non-API); PPnBM, CUKAI, BM AD, BM TP, BM IM dan BK semuanya N/A; tanpa Lartas perbatasan maupun pasca-impor. Perhatian: ledger juga mencampur kunci inggris (dapat disetel) di bawah kode Tiongkok yang sama — tarif internasional memberikan kunci yang dapat disetel subpos sendiri 8204.12, yang BUKAN subpos ini. 8204.12 tidak diperiksa dalam batch ini; barang yang dapat disetel perlu pemeriksaan terpisah dan tidak boleh memakai kesimpulan ini. Kolom ACFTA di INSW hanya mencantumkan Tahun 2023 = 0%; 2026 tidak dicantumkan, sehingga tarif preferensi dibiarkan kosong di sini.
Sebelum mengajukan kode ini
- Periksa ulang redaksi 8 digit BTKI di basis data resmi INSW (insw.go.id) pada tanggal pengajuan — redaksi subpos Indonesia yang menentukan, bukan kode Tiongkok.
- Cek kode lewat perkakas cek HS & Lartas kami dan bandingkan hasilnya dengan halaman ini.
- Minta PPJK berlisensi mengonfirmasi pengajuan — Layanan kami menjelaskan rantai pengajuan secara utuh.
- Jika barangnya bekas atau rekondisi, sampaikan sejak awal: beberapa pos barang modal membawa izin barang bekas (PI/LS) yang tidak melekat pada barang baru.
Halaman terkait
Catatan khusus halaman ini: Catatan verifikasi asli disimpan dalam bahasa Mandarin untuk ketertelusuran AEO dan dapat diminta kepada kami. Angka adalah potret pada tanggal pemeriksaan tertentu — bukan jaminan pengajuan.
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa bea masuk (BM) untuk HS 82041100 di Indonesia?
Pemeriksaan INSW kami pada 2026-09-18 membaca BM 5% (MFN) untuk BTKI Indonesia 82041100. Tarif berubah mengikuti peraturan baru, sehingga tarif yang berlaku pada tanggal pengajuan selalu yang menentukan.
Apakah kode Indonesia sama dengan kode Tiongkok 82041100?
Ya — pada pos ini kode Tiongkok dan BTKI Indonesia saling bercermin (82041100 pada 8 digit). Deskripsi barang tetap harus cocok dengan redaksi subpos Indonesia.
Apakah HS 82041100 membawa Lartas impor?
Tidak ada Lartas perbatasan maupun pasca-impor yang tercatat pada pemeriksaan 2026-09-18 kami. Daftar Lartas diperbarui secara berkala, jadi hal ini dicek ulang di setiap pengajuan.
Berapa PPN untuk impor ini?
Pemeriksaan membaca PPN 12% — tarif statutori. Untuk barang non-mewah, dasar pengenaan (DPP) adalah 11/12 nilai impor menurut PMK-131/2024, efektifnya sekitar 11%. Angka akhir mengikuti hasil pemrosesan resmi.
Berapa tarif PPh 22 untuk kode ini?
Pemeriksaan membaca pola standar: PPh 22 2.5% dengan izin impor API dan 7.5% tanpa API. Nama importer yang tercantum di PIB karenanya mengubah biaya, dan hasil pemrosesan resmi yang berlaku.
Bisakah FORM E / ACFTA menurunkan tarif kode ini?
ACFTA (FORM E) dirujuk untuk pos ini di bawah PMK 46/PMK.010/2022. Tarif preferensi harus dibaca per tahun dan per subpos di INSW sebelum pengajuan, dan sertifikat FORM E harus asli serta konsisten dengan faktur agar bisa dipakai.
Apakah aturan pasca-impor memengaruhi penjualan barang?
Tidak ada izin pasca-impor yang tercatat untuk kode ini pada pemeriksaan kami. Tetap saja daftar perizinan berubah, jadi rencana penjualan dikonfirmasi ulang dengan PPJK di setiap kiriman.
Siapa yang memberi keputusan akhir atas klasifikasi ini?
PPJK berlisensi (pialang bea cukai) yang mengajukan PIB dan bertanggung jawab kepada Bea Cukai Indonesia. Pakai halaman ini untuk persiapan — cek 8 digit BTKI, deskripsi barang, dan kondisi barang — lalu minta PPJK mengonfirmasi ke basis data resmi pada tanggal pengajuan.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Pencarian tarif online INSW (BTKI) — Cek bea masuk, PPN, PPh dan larangan/pembatasan berdasarkan kode HS
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan
- World Customs Organization (WCO) — Aturan HS dan klasifikasi internasional
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) — Rilis resmi kebijakan fiskal dan perpajakan