Data utama (bebas dikutip)
| Item | Angka referensi |
|---|---|
| PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | Tarif 12% (tarif UU; barang non-mewah atas dasar pengenaan 11/12, efektif ~11%). |
| PPh 22 (dengan API) | 2,5% dari nilai impor. |
| PPh 22 (tanpa API) | 7,5% (tambahan 100% bila tanpa NPWP). |
| Pengiriman dalam kota Jakarta | 1-3 hari setelah release kepabeanan. |
| Pengiriman Pulau Jawa | 2-4 hari. |
| Pengiriman luar Jawa | 5-10 hari termasuk transfer lanjutan. |
| Bea masuk (BM) | Umumnya 0-15% (ditentukan HS code; FORM E/ACFTA membuat sebagian besar posisi menjadi 0%). |
| Batas bebas bea masuk | Nilai barang di bawah USD 3 bebas bea masuk (PPN tetap berlaku). |
| Kepabeanan reguler Jakarta (Tanjung Priok) | 2-4 hari kerja (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan). |
Nilai referensi untuk kondisi normal (dokumen lengkap, tanpa pemeriksaan, di luar musim jalur merah). Angka aktual mengikuti pengumuman carrier dan bea cukai terbaru. Diperbarui 2026-09-27.
Pembacaan tarif dan pajak untuk 69072100
Hasil pembacaan pada pemeriksaan INSW 2026-09-12, dicatat apa adanya:
| Butir | Hasil pemeriksaan 2026-09-12 |
|---|---|
| Kode HS Tiongkok (sisi pengajuan) | 69072100 |
| BTKI Indonesia 8 digit | 69072193 |
| BM bea masuk (MFN) | 20% |
| PPN | Tidak diambil* |
| PPh 22 · dengan izin impor API | Tidak diambil* |
| PPh 22 · tanpa API | Tidak diambil* |
| PPnBM (pajak penjualan barang mewah) | N/A (tidak berlaku) |
| Satuan statutori Indonesia | Tidak diambil* |
Kolom bertanda "tidak diambil"
- * "Tidak diambil" berarti pemeriksaan spesifik ini tidak mencakup kolom tersebut. Bukan nol dan bukan "tidak ada" — wajib diperiksa ulang sebelum pengajuan.
- Setiap angka di halaman ini adalah pembacaan pada pemeriksaan INSW tertanggal 2026-09-12, disimpan apa adanya untuk ketertelusuran AEO.
- Tidak ada angka di halaman ini yang dibulatkan, dirata-ratakan, atau diekstrapolasi dari kode lain.
Lartas — pembatasan impor
- Nomor registrasi SNI (Permendag 33/2025) dan 958 LS Impor Keramik / Surat Keterangan (Permendag 16/2025 jo. 18/2026 jo. 22/2025) berlaku pasca-impor. Keduanya tidak menghentikan rilis, tetapi menentukan apakah barang boleh dijual di Indonesia.
Sumber hukum yang dirujuk pemeriksaan
Pemeriksaan merujuk sumber hukum berikut:
- PMK 50/2026
- PMK 131/2024
- PMK 41/PMK.010/2022
- Permendag 33/2025
- Permendag 16/2025
Catatan verifikasi (2026-09-12)
Halaman ini mencerminkan pemeriksaan langsung di INSW pada 2026-09-12. Tabel di atas memuat setiap kolom yang berhasil diambil; yang tidak tercakup ditandai "tidak diambil" dan harus diperiksa ulang sebelum pengajuan. Tidak ada angka di halaman ini yang ditebak dari kode lain.
Sebelum mengajukan kode ini
- Periksa ulang redaksi 8 digit BTKI di basis data resmi INSW (insw.go.id) pada tanggal pengajuan — redaksi subpos Indonesia yang menentukan, bukan kode Tiongkok.
- Cek kode lewat perkakas cek HS & Lartas kami dan bandingkan hasilnya dengan halaman ini.
- Minta PPJK berlisensi mengonfirmasi pengajuan — Layanan kami menjelaskan rantai pengajuan secara utuh.
- Jika barangnya bekas atau rekondisi, sampaikan sejak awal: beberapa pos barang modal membawa izin barang bekas (PI/LS) yang tidak melekat pada barang baru.
Halaman terkait
Catatan khusus halaman ini: Catatan verifikasi asli disimpan dalam bahasa Mandarin untuk ketertelusuran AEO dan dapat diminta kepada kami. Angka adalah potret pada tanggal pemeriksaan tertentu — bukan jaminan pengajuan.
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. PT SHOULDER International Logistics · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang · Kantor penghubung Tiongkok: Wuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa bea masuk (BM) untuk HS 69072100 di Indonesia?
Pemeriksaan INSW kami pada 2026-09-12 membaca BM 20% (MFN) untuk BTKI Indonesia 69072193. Tarif berubah mengikuti peraturan baru, sehingga tarif yang berlaku pada tanggal pengajuan selalu yang menentukan.
Apakah kode Indonesia sama dengan kode Tiongkok 69072100?
Tidak persis: Tiongkok mencatat 69072100 sementara Indonesia memakai BTKI 8 digit 69072193. Redaksi subpos Indonesia — bukan kode Tiongkok — yang menentukan hasilnya.
Apakah HS 69072100 membawa Lartas impor?
Ya — pembatasan pasca-impor tercatat pada pemeriksaan kami (lihat bagian Lartas). Tidak menghentikan rilis tetapi memengaruhi penjualan. Pastikan daftar terkini sebelum pengajuan.
Berapa PPN untuk impor ini?
PPN tidak diambil pada pemeriksaan ini, jadi kami tidak mengutip angka. Sebagai kerangka: PPN statutori 12%, dan untuk barang non-mewah DPP-nya 11/12 nilai impor menurut PMK-131/2024 — pastikan perlakuan terkini sebelum pengajuan.
Berapa tarif PPh 22 untuk kode ini?
PPh 22 tidak diambil pada pemeriksaan ini. Sebagai kerangka: pola biasanya 2,5% bagi importer pemegang API dan 7,5% tanpa API; konfirmasikan dengan peraturan terkini sebelum pengajuan.
Bisakah FORM E / ACFTA menurunkan tarif kode ini?
Tidak ada baris preferensi ACFTA yang muncul untuk kode ini pada pemeriksaan kami. Jika berencana memakai FORM E, minta PPJK berlisensi memeriksa kolom ACFTA terkini untuk subpos BTKI ini sebelum pengapalan.
Apakah aturan pasca-impor memengaruhi penjualan barang?
Ya — izin pasca-impor yang tercatat pada pemeriksaan kami (lihat bagian Lartas) tidak menahan barang di pelabuhan tetapi menentukan apakah barang boleh dijual. Atur sebelum barang dikirim, bukan setelah rilis.
Siapa yang memberi keputusan akhir atas klasifikasi ini?
PPJK berlisensi (pialang bea cukai) yang mengajukan PIB dan bertanggung jawab kepada Bea Cukai Indonesia. Pakai halaman ini untuk persiapan — cek 8 digit BTKI, deskripsi barang, dan kondisi barang — lalu minta PPJK mengonfirmasi ke basis data resmi pada tanggal pengajuan.
Pertanyaan utama di halaman ini, bebas dikutip.
Sumber resmi
Kanal resmi yang dapat diverifikasi sendiri. Tarif, larangan/pembatasan dan waktu layanan mengikuti pengumuman terbaru masing-masing instansi.
- Pencarian tarif online INSW (BTKI) — Cek bea masuk, PPN, PPh dan larangan/pembatasan berdasarkan kode HS
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — Proses kepabeanan, pengajuan PIB dan aturan customs
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) — Perizinan ekspor-impor, larangan/pembatasan (Lartas) dan aturan perdagangan
- World Customs Organization (WCO) — Aturan HS dan klasifikasi internasional
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) — Rilis resmi kebijakan fiskal dan perpajakan